Sri Mulyani Targetkan Investasi Hulu Migas Rp 223,3 Triliun

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • Anisa Aulia/VIVA.

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan investasi di industri hulu migas pada 2023 mencapai US$14,6 miliar atau Rp 223,389 triliun (asumsi kurs Rp 15.300 per dolar AS).

Rupiah Melemah, Sri Mulyani Beberkan Mata Uang Negara-negara G20 Kondisinya Senasib

Sri Mulyani mengatakan, instrumen fiskal penting untuk memperkuat investasi di sektor hulu migas. Sebab, sektor ini tercatat terus menunjukkan peningkatan.

"Kami perkirakan pada tahun ini, nilai investasi hulu migas akan mencapai US$14,6 miliar. Sehingga dalam tiga tahun terakhir terus meningkat," kata Sri Mulyani dalam The 4th International Convention On Indonesian Oil and Gas 2023 Rabu, 20 September 2023.

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi RI Kuartal I-2024 Tumbuh 5,17 Persen

Bendahara Negara ini menjelaskan, tren peningkatan investasi di industri hulu migas sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 pada 2021. Saat itu nilai investasi di sektor ini hanya US$10,9 miliar, tetapi meningkat pada 2022 menjadi US$12,1.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa Pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan iklim investasi di hulu migas yang kondusif. Sehingga diharapkan kinerja ekonomi dapat terdongkrak dan menciptakan ketahanan energi di Indonesia.

Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Global Tahun Ini Stagnan pada Level yang Rendah

"Pemerintah akan terus memberikan berbagai dukungan untuk meningkatkan kinerja migas di Indonesia. Dari sisi fiskal, kita berikan insentif perpajakan pada tingkat produsen dan konsumen dalam  bentuk subsidi," jelasnya.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa Pemerintah siap terbuka mendengarkan berbagai aspirasi dari pelaku usaha agar iklim investasi migas terus berkembang di Indonesia. Termasuk investasi yang ditujukan untuk membantu Indonesia mengejar target emisi nol bersih atau Net Zero Emission 2060.

"Sesuai kewenangan kami di Kementerian Keuangan, kami akan terus memberikan fleksibilitas fiskal berdasarkan masukan dan usulan dari berbagai pihak. Pemerintah sedang merevisi beberapa peraturan dalam rangka perbaikan dan adaptif bagi industri minyak dan gas," jelasnya.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya