Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 750 Miliar ke Provinsi yang Berhasil Tekan Kemiskinan Ekstrem
- Anisa Aulia/VIVA.
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberi hadiah insentif fiskal dengan total sebesar Rp 750 miliar kepada provinsi yang berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Para penerima penghargaan insentif fiskal telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350/2023 yang diberikan kepada 7 provinsi terbaik, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Banten, serta kepada 18 kabupaten/kota.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang hadir pada acara tersebut menekankan, peran krusial kepala daerah dalam menyusun program dan kegiatan, serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama,” kata Ma'ruf dalam keterangannya Kamis, 9 November 2023.
Wakil Presiden RI Maruf Amin
- VIVAnews/Reza Fajri
Wapres menjelaskan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal itu di antaranya dengan melakukan penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE.
Selain itu juga telah dilakukan konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan juga APBDes.
“Hasilnya pun mulai terlihat. BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat kemiskinan ekstrem bulan Maret 2023 sudah turun signifikan menjadi 1,12 persen. Pekerjaan rumah kita adalah menjaga tren penurunan ini hingga target dapat tercapai,” ujarnya.
Di sisi lain, Ma’ruf mengingatkan bahwa Indonesia menargetkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Namun, berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 baru mencapai 9,36 persen. Sementara target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen.
“Untuk itu perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah,” terangnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menegaskan kolaborasi, kerja sama, dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan kerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, penurunan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan tiga hal. Pertama, memaksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.
Kedua, memastikan target penerima program kemiskinan ekstrim menggunakan data P3KE agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Ketiga, mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.
“Oleh karena itu, sebagai apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Insentif ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
