MIND ID Kuasai Mayoritas Saham Vale, Luhut Pede RI Bisa Pasok Produk Turunan Nikel ke Eropa-AS

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian divestasi saham Vale Indonesia (INCO) di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, dengan akuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia (INCO) maka pemerintah Indonesia melalui holding BUMN, MIND ID otomatis menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Total saham MIND ID di Vale Indonesia kini ada di posisi 34 persen, setelah sebelumnya memiliki 20 persen.

IHSG Dibayangi Koreksi Wajar, Intip Rekomendasi Saham Jelang Akhir Pekan

Menurut Luhut, ini akan menjadi satu hal yang sangat penting dalam program hilirisasi nikel Indonesia ke depannya.

"Terutama untuk mensuplai produk turunan nikel kepada pasar Eropa dan IRA-Amerika Serikat," kata Luhut dalam keterangannya, Selasa, 27 Februari 2024.

Soal Utang Rafaksi Minyak Goreng ke Pengusaha, Kemendag: Mudah-mudahan Mei Selesai

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Photo :
  • Instagram @luhut.pandjaitan

PT Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, dan juga memiliki pengelolaan ESG yang baik.

Suku Bunga BI Naik Diproyeksi Topang Penguatan IHSG, Cek Saham-saham Berpotensi Cuan

Luhut menegaskan, meskipun sudah dikelola dengan prinsip ESG yang baik, namun Dia mengaku melihat bahwa program hilirisasinya masih tertinggal jauh dibandingkan yang lainnya. 

"Karena itu, saya minta nanti MIND ID dan Kementerian ESDM dapat memastikan bahwa pengembangan hilirisasinya bisa jalan secara menguntungkan. Ini harus ada dalam kewajiban IUPK-nya," ujar Luhut.

Luhut juga mengingatkan terkait permasalahan yang belum terselesaikan, yakni soal permohonan perizinan IUPK bagi Vale Indonesia. 

Karenanya, Dia pun meminta para Kementerian/Lembaga teknis dan para stakeholder terkait lainnya, agar bisa menyelesaikan urusan-urusan terkait perizinan tersebut dalam waktu satu minggu ini.

"Saya minta perizinan-perizinan yang masih belum selesai, terutama IUPK, bisa segera dikeluarkan pada minggu ini, sehingga proses transaksi akuisisi ini bisa dituntaskan segera," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya