- Antara/Jafkhairi
VIVAnews - Ikatan Perstatistikan Indonesia (ISI) mengingatkan pemerintah atas bahaya perpecahan bangsa dan bahaya kelaparan. Dua ancaman ini sangat mungkin terjadi mengingat jumlah penduduk Indonesia terus melonjak dan kini telah mencapai 237,6 juta jiwa.
Perwakilan ISI Khairil Anwar Notodiputro dalam presentasinya di Jakarta, memaparkan bahaya ini kepada sejumlah pejabat pemerintahan dan lembaga negara. "Belajar dari hancurnya Uni Soviet dan Yugoslavia, ini membuktikan adanya perpecahan bangsa dan kelaparan," kata Khairil, Selasa 19 Oktober 2010.
Akan tetapi, kata dia, sebaliknya pada situasi yang baik dan manajemen SDM (sumber daya manusia) yang unggul, jumlah penduduk yang banyak bisa menjadi potensi sendiri. Menurut Khairil, bagi Indonesia angka 237,6 juta menjadi peringatan dini bahwa 15-30 tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi krisis multidimensi, bila langkah antisipasi dan kebijakannya saat ini tidak tepat.
Multi krisis itu antara lain mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, keamanan dan perubahan iklim. Artinya, wajah Indonesia mulai hari ini sangat ditentukan apakah 237,6 juta itu akan semakin masif bertambah atau mampu mengendalikannya dengan baik.
Khairil meminta pemerintah bercermin pada China yang sudah menyiapkan strategi jitu guna mengatasi ledakan penduduk dan kerusakan lingkungan. Bagi Indonesia, memformulasikan kebijakan yang jangka panjang adalah hal yang penting. Contohnya, masalah dan kebijakan peningkatan produktivitas pangan baik melalui perluasan lahan atau lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam 20-50 tahun ke depan.
Selain itu, masalah kapasitas produksi terpasang dari energi juga menjadi kebutuhan nasional yang perlu diperhatikan.
Dukungan sumber daya alam yang mampu menampung warga juga perlu direncanakan secara baik. Menurut dia, jangan seperti sekarang yang menumpuk pada perkotaan.
Implikasi pertumbuhan terhadap lingkungan juga perlu diperhatikan untuk 20-50 tahun ke depan. "Jangan sampai kualitas air turun sehingga berakibat pada kesehatan dan akhirnya bermuara pada masalah sosial ekonomi masyarakat," kata dia.
"Dalam hal politik, ini juga perlu diperhatikan, karena bisa menjadi ancaman konflik yang bisa memicu krisis kepemimpinan nasional," kata dia. (hs)
Kepemimpinan Perempuan di BUMN dan Cara BKI Lanjutkan Semangat Kartini
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengejar dan mewujudkan cita-citanya.
