- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audit investigasi terhadap enam perusahaan yang diduga memanipulasi pajak. Audit BPK itu didasarkan pada permintaan Komisi XI DPR RI, yang membidangi sektor keuangan.
"Satu minggu lalu kami sudah menerima laporan BPK," kata Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2011.
Menurut Achsanul, Komisi XI melalui Panitia Kerja Pajak berinisiatif mengirimkan surat kepada BPK untuk mengaudit keenam perusahaan itu. Perusahaan apa saja itu, Achsanul menolak menyebutkannya. Salah satunya, perusahaan perkebunan kelapa sawit berinisial AA.
Achsanul menilai, data BPK bisa dijadikan dasar yang kuat bagi DPR untuk membentuk Panitia Khusus Angket Pajak. Dia sendiri menyatakan bersepakat dengan pengusulan Hak Angket Pajak kepada pimpinan DPR, kemarin.
Alasan Achsanul, Hak Angket Pajak selain bisa menindaklanjuti data enam perusahaan itu, juga terkait dengan adanya dua panitia kerja yang menyoroti persoalan pajak di DPR. Selain di Komisi XI, Komisi III yang membidangi masalah hukum juga telah membentuk Panitia Kerja Antimafia Pajak.
"Komisi XI berinisiatif membentuk Panitia Khusus untuk menindaklanjuti hasil audit BPK, sehingga Pansus memiliki dasar yang kuat, bukan data dari awang-awang yang tidak jelas sumbernya," kata politisi Demokrat ini.
Kemarin, 30 politikus menandatangani usulan pembentukan panitia khusus ini. Mereka berasal dari seluruh fraksi di DPR. Usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan dibacakan di Sidang Paripurna DPR hari ini. (kd)
Gibran Akan Temui Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini
Gibran mengaku telah bertemu dengan sejumlah tokoh sejak pekan lalu.
