- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pemerintah akan memaparkan kajian mengenai pembatasan BBM bersubsidi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR siang ini. Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan PDI Perjuangan menolak pembatasan BBM bersubsidi, apabila kajian yang dilakukan Pemerintah tidak berdasarkan kajian obyektif.
"Hari ini kami berharap paparan kajian pemerintah mampu meyakinkan kami. Bahwa pembatasan BBM bersubsidi didasari kajian objektif dan dengan tujuan yang juga betul-betul objektif," kata Effendi di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2011.
Effendi kemudian menjelaskan rencana pemerintah untuk membatasi BBM Bersubsidi telah ditolak PDI Perjuangan di Rapat Kerja dengan Komisi VII akhir tahun lalu. Pemerintah kemudian menunda rencana pembatasan BBM bersubsidi dengan syarat melakukan kajian terlebih dahulu.
PDI Perjuangan, Effendi melanjutkan, juga telah melakukan kajian tentang BBM bersubsidi. "Kajian sendiri dengan parameter yang sama dengan Pemerintah," ujar Effendi. Berdasarkan kajian itulah PDI Perjuangan menolak rencana pembatasan BBM bersubsidi.
Menurut PDI Perjuangan, pembatasan BBM bersubsidi melawan UUD '45 karena mengabaikan kepentingan nasional. Selain itu, pembatasan ini juga memberikan dampak negatif bagi ekonomi. "Sebagian besar subsidi BBM dinikmati kelompok menengah bawah," ucap Effendi.
Data Bank Dunia, menurut Effendi, menunjukkan bahwa dari total premium yang dikonsumsi oleh rumah tangga, 64 persennya dikonsumsi oleh sepeda motor. Hanya 36 persen yang dikonsumsi mobil. "Mengingat sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, berarti selama ini bagian terbesar subsidi premium (64 persen) itu dikonsumsi oleh kelompok menengah bawah. Bukan kelompok kaya," kata Effendi.
Kemudian, Effendi menyebutkan fakta bahwa sebagian besar mobil di Indonesia adalah jenis kurang dari 1.500 cc atau volume silinder kecil yang masih mengkonsumsi Premium. "Menurut tim kajian sebagian besarnya pun dikonsumsi oleh rumah tangga kelas menengah ke bawah," ujar Effendi.
Effendi juga memaparkan data survei ekonomi nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Data itu memperlihatkan bahwa 65 persen bensin dikonsumsi oleh masyarakat miskin (pengeluaran per kapita kurang dari US$2 dolar) dan menengah bawah (pengeluaran per kapita kurang dari US$4 dolar). Survei tim PDI Perjuangan juga memperkuat data BPS tersebut.
Ini berbeda dengan klaim yang disampaikan pemerintah bahwa sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat kaya atau kalangan atas. Atas dasar kajian itulah PDI Perjuangan menolak pembatasan BBM bersubsidi. "Banyak alternatif yang masih bisa dilakukan Pemerintah daripada harus melakukan pembatasan BBM bersubsidi," ucap Effendi. (umi)
Mimpi Jakarta LavAni Hattrick Juara Proliga
Juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank Electric menargetkan kembali menjadi juara Proliga musim 2024 alias hattrick juara.
