- www.dpr.go.id
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak terlibat dalam proses pelelangan proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasannya, audit pada saat proses lelang akan melanggar kode etik dan peraturan mengenai peran BPK.
"Kami tidak bisa, karena itu bukan tugas BPK. Bukan kompetensi BPK dan tidak boleh," kata anggota III BPK Hasan Bisri usai Sidang Paripurna di Gedung DPR, Selasa, 5 April 2011.
Menurut Hasan, pihaknya memang mengetahui adanya keinginan dari berbagai kalangan masyarakat yang meminta pelibatan BPK dalam proses lelang proyek gedung baru tersebut. Hingga kini, BPK juga mengaku belum menerima permintaan secara resmi dari DPR untuk melibatkannya.
Kalaupun ada permintaan resmi, kata Hasan, BPK dipastikan akan menolak terlibat dalam proses pelelangan itu.
Penolakan juga disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Purnomo yang menyatakan kodet etik dan yurisdiksi tidak membolehkan BPK melakukan pemeriksaan pada saat lelang. "Ada yuridiksinya, ada bidangnya masing-masing," katanya.
Namun, BPK menegaskan pihaknya akan terlibat dalam proses audit terhadap anggaran yang digunakan untuk membangun gedung baru DPR. Pemeriksaan sendiri baru akan dilakukan setelah anggaran pembangunan diserap dalam proyek tersebut.
BPK mengatakan sudah mengetahui proses pembangunan gedung baru DPR ini. Di antaranya pembuatan desain oleh konsultan perencana dan estimasi kepemilikan. Namun, BPK belum memasukkan proyek pembangunan gedung dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II yang hari ini dilaporkan dalam sidang paripurna.
"Perlu diketahui bahwa BPK melakukan pemeriksaan dengan post audit. Artinya, pemeriksaan dilakukan setelah pekerjaan itu selesai, baik sebagian ataupun seluruhnya," kata Hasan.
Hadi menambahkan, BPK hanya akan mengaudit program yang proses anggaran atau pekerjaannya sudah selesai. "Harus tiap tahunnya dilaporkan, multi years proyek. Ini kan nggak satu tahun selesai," katanya.
Seperti diketahui, DPR siang ini akan menggelar rapat konsultasi untuk membahas pembangunan proyek gedung baru. Sejumlah fraksi sudah siap dengan usulan peninjauan kembali proyek yang direncanakan menelan anggaran Rp1,1 triliun itu.
Rapat konsultasi yang mempertemukan pimpinan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga dan pimpinan fraksi ini digelar siang ini. Selain PPP, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golkar mendesak rasionalisasi proyek tersebut. (art)
Untung Cahyono, Penceramah Salat Id yang Materinya Singgung Politik hingga Bikin Jemaah Bubar
Sebuah potongan video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketika sang penceramah yang diketahui bernama Untung Cahyono ini berhasil menyindir soal situasi politik
