- Situs resmi Megawati Institut
VIVAnews - Ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bercerita bagaimana dirinya bersama Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid mengatasi krisis ekonomi pada 1997 lalu. Ia menilai krisis ekonomi yang sekarang terjadi berbeda dengan krisis ekonomi 1997 dan 2008 lalu.
Pada 1997 lalu, saat menjabat sebagai Wakil Presiden, ia diperintahkan oleh Gus Dur untuk mendorong rakyat yang sedang hidup dalam perekonomian sulit agar keluar dari krisis.
"Saya katakan pada waktu itu untuk bangkitkan mikro lagi, tidak perlu berurusan dengan makro karena rakyat kecil tidak bersentuhan dengan dolar, yang penting bagi masyarakat barang itu ada," kata Megawati saat menjadi keynote speaker Seminar Nasional Krisis Keuangan dan Pangan: Peluang Atau Ancaman di Jakarta, Kamis 13 Oktober 2011.
Mega menjelaskan pemerintah harus memikirkan sektor mikro karena disanalah rakyat berada, seperti tukang bakso dan pedagang tempe. Dalam berbagai kesempatan berkunjung ke daerah ia sering mendengar keluh
kesah dari para pedagang.
Menurut Megawati, krisis keuangan yang sekarang terjadi menyerang sumber keuangan dunia yaitu Eropa dan Amerika Serikat. Ia mengatakan, krisis ekonomi sekarang ini telah diprediksi oleh Bung Karno dalam buku
"Di Bawah Bendera Revoulusi".
Bung Karno dalam buku itu menyatakan suatu saat mereka yang berkuasa di bidang ekonomi seperti Amerika Serikat akan turun dan akan digantikan posisinya oleh negara lain.
Ia mencontohkan Jerman saat ini salah satu negara yang tidak terimbas krisis ekonomi Eropa karena kuatnya industrialisasi. Saat Jerman Timur dan Barat bersatu, Jerman tidak kolaps karena Jerman Timur mempunyai kekuatan industrialisasi yang telah berjalan dengan baik.
"Mercy, Bapak-bapak punya kan? BMW, hitung saja penjualan mereka berapa dan terjual berapa ratus juta. Jadi bagaimana mereka tidak punya duit? Sekarang Jerman disuruh bantu negara tetangga yang tidak berhati-hati pinjamannya, mana mau rakyatnya?" jelas Ketua Umum PDI-P ini.
Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Puncak Papua Terancam Tak Maksimal
Selain Kabupaten Puncak, pengawasan di Papua Tengah juga dikhawatirkan tak bisa maksimal saat Pilkada 2024.
