- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pengangkatan wakil menteri baru di beberapa pos kementerian dinilai akan menimbulkan bengkaknya anggaran. Sebab, wakil menteri akan mendapatkan fasilitas yang lebih besar dari pejabat eselon I lainnya.
"Jelas anggaran membengkak, karena fasilitas wamen harus lebih tinggi dari dirjen, sekjen, irjen, maupun deputi," kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Anthonius Tony Prasetiantono, melalui pesan singkat kepada VIVAnews.com, Selasa 18 Oktober 2011.
Tony menilai, wakil menteri sepatutnya diperlukan untuk kementerian yang bersifat strategis dan sensitif terhadap pasar. Ia mencontohkan Kementerian Keuangan salah satunya. "Tapi, mestinya satu saja," katanya.
Menurut dia, keanehan terjadi pada sejumlah kementerian yang justru mengangkat wakil menteri, padahal tingkat urgensinya tergolong rendah, seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Agama. "Kementerian Pariwisata ada wamen, untuk apa?" tuturnya.
Tony menjelaskan pandangannya bahwa berbeda dengan Kementerian Keuangan, kondisi pariwisata Tanah Air tidaklah 'bergejolak' sewaktu-waktu, sehingga tugas Kementerian Pariwisata relatif aman. "Urusan pariwisata kan beda dengan Kemenkeu yang tiap hari urus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, indeks saham, krisis global, dan lain sebagainya," ujar Tony.
Pemerintah, dia menambahkan, akan terancam menghadapi problematika baru dengan dikeluarkannya kebijakan penambahan wakil menteri itu. Sebab, pemerintah akan memangkas anggaran di beberapa unit lain untuk memberi ruang bagi wakil menteri. "Pemerintah terpaksa harus memangkas anggaran direktorat, sekretariat, dan inspektorat," ungkapnya. (art)
PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok, Ahmad Syaikhu: Kinerjanya Bagus
Presiden PKS menginstruksikan kepada seluruh struktur untuk berjuang bersama memenangkan Imam Budi Hartono.
