- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengungkapkan, studi kelayakan proyek transportasi masal, Mass Rapid Transit (MRT) belum lengkap.
Hal itulah yang menghambat keputusan pemerintah pusat dalam meningkatkan peran pembiayaannya seperti keinginan Pemprov DKI Jakarta.
Agus menuturkan, studi kelayakan proyek yang telah diserahkan Pemprov DKI tidak menjelaskan secara rinci proyek MRT itu, sehingga dasar dari permintaan pendanaan tersebut tidak kuat.
"Dari Kemenkeu mau menyampaikan, perlu ada satu dasar yang jelas, apa itu dasarnya," ujar Menkeu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu 9 Januari 2013.
Ketidaklengkapan studi kelayakan proyek tersebut, menurut Agus juga terlihat dari rincian biaya proyek per jalurnya. Untuk jalur MRT Dukuh Atas ke arah Bundaran Hotel Indonesia dan Dukuh Atas ke Stasiun Kota belum selesai.
"Nah, itu perlu ada kejelasan tentang lingkup tugas dan berapa nilai proyek yang dibangun karena kunci utamanya di biaya proyek," ungkapnya.
Agus menegaskan bahwa kehati-hatian pemerintah pusat ini untuk memastikan pengelolaan proyek berjalan dengan baik, sehingga tidak merugikan masyarakat nantinya.
"Tolong dilakukan kajian yang baik, jangan sampai project cost-nya kemahalan," tuturnya. (eh)
