- Nur Farida Ahniar I VIVAnews
VIVAnews - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengungkapkan, tidak adanya perda tata ruang dan wilayah di banyak daerah membuat sektor pertanian dan pertambangan tidak akan berkembang dan cenderung turun pada tahun ini.
Hingga saat ini, hanya ada sekitar 14 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia yang sudah menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah mereka.
"Ini yang saya perkirakan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan industri tahun ini, terutama di sektor pertanian dan pertambangan," kata Aviliani di Jakarta, Senin 28 Januari 2013.
Ketiadaan perda tata ruang ini, dia menambahkan, membuat Indonesia dalam beberapa tahun belakangan tidak mampu mencetak lahan pertanian baru. Sementara itu, untuk sektor tambang, selain RTRW, tidak jelas peraturan pemerintah mana yang mengatur mengenai siapa yang bisa memberikan izin tambang.
Yang ada, menurut Aviliani, alih-alih penambahan lahan, areal pertanian yang ada sekarang justru berkurang, karena dijadikan lahan untuk pemukiman dan lain-lain.
"Kalau diizinkan oleh daerah, pengawasannya amat minim. Kami lihat juga di daerah tambang, banyak lubang-lubang bekas tambang yang sehabis dikeruk ditinggalkan begitu saja," jelasnya.
Untuk itu, ia memperkirakan, kedua industri ini akan tumbuh, tapi hanya di bawah angka empat persen tahun ini. Sementara itu, untuk industri lainnya, pertumbuhannya akan merata di atas enam persen.
Persoalan RTRW ini, menurut Aviliani, harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Sebab, jika ini tidak terealisasi, akan ada perpindahan lahan yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah.
"Nanti, malahan jadi tidak jelas yang mana wilayah hutan, pertanian, industri atau pemukiman," katanya. (art)
