Mendag: Pembatasan Waralaba Berdayakan UKM

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembagan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman. Peraturan ini melengkapi Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern.

Dalam aturan tersebut, diatur pemberi waralaba atau penerima waralaba untuk jenis usaha restoran, rumah makan, bar atau rumah minum dan kafe dapat mendirikan

atau gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 250 gerai.

Dalam aturan baru tentang waralaba diatur pemilik atau penerima waralaba yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang punya sebanyak 250 gerai dan akan melakukan penambahan, dapat memilih usahanya di waralaba dan dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal.

Investasinya pun ditentukan dalam aturan itu. Apabila nilai investasi kurang dari atau setara Rp10 miliar, porsi pihak lain mencapai 40 persen. Sedangkan, jika investasi melebihi Rp10 miliar, penyertaan modal dari pihak lain minimal 30 persen.

Penambahan gerai dengan cara waralaba atau penyertaan modal harus mengutamakan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah setempat. Penggunaan bahan baku dan peralatan produksi dalam negeri minimal 80 persen diwajibkan bagi waralaba restoran, rumah makan, bar/rumah minum, dan kafe.

Gita memberikan batas waktu lima tahun bagi pemberi waralaba ataupun penerima waralaba yang lebih dari 250 gerai untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru ini dalam jangka waktu 5 tahun sejak aturan berlaku.

Ia berharap agar aturan baru ini akan ada pemerataan waralaba di Indonesia. "Saya tidak khawatir. Mereka berani gelontorkan dana yang besar. Mereka harus berpikir panjang. Pemerataan harus dilakukan," kata Gita. (asp)