Kata Mantan Menkeu Orba Soal Jurang Kemiskinan RI

Suasana tempat tinggal kaum miskin di perkotaan.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
Khofifah: Alumni UNAIR Harus Tingkatkan Kualitas SDM untuk Bangun Indonesia
- Sejak reformasi pada tahun 1997 sampai 1998, perekonomian Indonesia terus membaik hingga tahun ini. Tapi peningkatan perekonomian hanya membuat negara makmur, dan tidak membuat masyarakatnya sejahtera.
Timnas Indonesia U-23 Tak Gentar dengan Rekor Mengerikan Korea Selatan

Ini bisa dilihat dari tingkat kesenjangan pendapat yang sangat tinggi antara yang kaya dan miskin.
Aniaya Pecalang di Bali, Polisi Tangkap Dua Bule Amerika


Menurut Johannes Baptista Sumarlin, mantan Menteri Keuangan pada zaman orde baru, setelah 14 tahun melewati reformasi Indonesia sangat hebat bisa keluar dari krisis dan memiliki perekonomian yang baik.


"Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak menghasilkan lapangan kerja yang banyak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, contohnya adalah masalah kemiskinan. Saat ini di Indonesia ada 70 juta penduduk miskin," kata JP Sumarlin, saat ditemui di acara peluncuran bukunya "Cabe Rawit yang Lahir di Sawah" di Hotel Borobudur, 16 Februari 2013.


Ia menambahkan, seharusnya kebijakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari amanat UUD 45, yaitu demokrasi ekonomi. "Ekonomi tidak hanya pembangunan, tapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.


Selain itu, saat ini masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan sifat liberal, materialtis, individualis. Semua masyarakat ingin menonjolkan kepentingannya sendiri, sehingga timbul persaingan yang tidak sehat.


"Tiap orang selalu mengejar kepentingannya sendiri dan meraup keuntungan dengan cara apapun. Sekarang korupsi sudah merajalela dimana-mana," kata pria yang pernah menjabat Ketua BPK periode 1993-1998.


JP Sumarlin juga sangat menyayangkan kalau Pancasila sudah tidak menjadi pedoman dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan ekonomi.


"Intinya kita melupakan jati diri sebagai bangsa dan juga melupakan budaya bangsa. Pembangunan di seluruh sektor harus berdasarkan budaya kita yang terekam pada Pancasila," kata JP Sumarlin. (adi)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya