Sumber :
- ANTARA/Eric Ireng
VIVAnews
- Direktur Utama PT Minarak Lapindo, Andi Darusalam, menyatakan bahwa perusahaannya akan menyelesaikan kegiatan jual beli lahan yang terdampak lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Mei mendatang.
"Pada akhir Maret ini kami akan kembali menyelesaikan pembayaran dan berharap bisa selesai pada Mei tahun ini," ujar Andi di sela pertemuan tim Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu 6 Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Pada akhir Maret ini kami akan kembali menyelesaikan pembayaran dan berharap bisa selesai pada Mei tahun ini," ujar Andi di sela pertemuan tim Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu 6 Maret 2013.
Menurut Andi, perusahaannya memang mengalami beberapa kendala yang menyebabkan pembayaran tertunda selama dua bulan. Namun, perusahaannya tetap memegang komitmen untuk melakukan pembayaran yang juga dibantu oleh pemerintah.
Saat ini, Andi menjelaskan, komunikasi dengan pimpinan warga di Sidoarjo juga sudah berjalan baik. Perseroan telah menjelaskan alasan pembayaran akan dilanjutkan lagi pada akhir Maret ini.
Selama ini, menurut Andi, perseroan terus mencicil pembayaran jual beli lahan selama enam tahun. Sejauh ini, dari 13 ribu berkas, hampir sebanyak 9 ribu sudah terselesaikan.
"Jadi, yang belum terselesaikan 3.348 berkas dengan nilai Rp786 miliar," ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menjelaskan, pertemuan BPLS ini digelar untuk membahas keperluan di daerah yang terdapat semburan lumpur pada musim hujan.
Menurut Djoko, apabila pembuangan lumpur tidak lancar, tanggul bisa jebol karena air hujan. Apalagi, Djoko juga telah mendengar kabar bahwa masyarakat yang berada di dekat lokasi lumpur berdemo, sehingga eskavator tidak bisa bekerja.
"Kalau tidak bekerja kan bahaya, tadi kami sepakati bagaimana agar bisa diatasi semua," kata Djoko. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Andi, perusahaannya memang mengalami beberapa kendala yang menyebabkan pembayaran tertunda selama dua bulan. Namun, perusahaannya tetap memegang komitmen untuk melakukan pembayaran yang juga dibantu oleh pemerintah.
