- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar rapat pimpinan, Senin 12 Januari 2015, bersama internal kementerian, SKK Migas, BPH Migas, dan PT PLN (Persero). Salah satunya membahas tentang APBN.
"Pertama, kementerian memberikan penjelasan secara keseluruhan budget seperti apa dan kemungkinan APBN-P seperti apa. Untuk APBN-P, kami mendapatkan alokasi tambahan belanja modal dua kali lipat dari Rp4,9 triliun menjadi Rp9,8 triliun. Jadi, ada tambahan Rp5 triliun," kata Sudirman Said, Menteri ESDM kepada wartawan usai rapat pimpinan.
Namun, lanjut Sudirman, tambahan tersebut masih tergantung dari persetujuan DPR.
Dia mengatakan bahwa keseluruhan anggarannya menjadi Rp15 triliun. Rinciannya, Rp5 triliun untuk belanja barang dan belanja pegawai. Sementara itu, sisanya sebesar Rp9,8 triliun (dibulatkan Rp10 triliun) untuk belanja modal.
Kementerian ini akan memprioritaskan belanja modal untuk subsektor migas, listrik, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), seperti pembangunan transmisi dan gardu induk. Ada juga pelistrikan 48 titik terluar di Indonesia, pembangunan infrastruktur rumah tangga, dan konversi minyak tanah.
Sudirman menjelaskan, pihaknya menginginkan penyerapan anggaran menjadi optimal. "Oleh karena itu, kepada seluruh leaders, tadi diajak bicara bagaimana cara melakukan percepatan-percepatan," tuturnya.
Selanjutnya, kata Sudirman, pihaknya juga meminta sekjen kementerian dan para dirjen untuk mengumpulkan para kontraktor yang ikut tender.
"Saya akan meminta mereka untuk mengikuti tender dengan baik. Jangan melakukan praktik-praktik yang kurang baik. Begitu pun, sesudah kontraktor yang dipilih akan dikumpulkan lagi. Jadi, kita baik ke dalam maupun ke luar ingin mengajak, ayo deh kita mulai praktik yang baik, itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam sidang kabinet," jelasnya.
Selanjutnya, mereka juga akan mengoptimalkan peran dari unit pengendali kinerja, seperti mengkaji proyek migas sampai pelaksanaannya.
"Kami juga mengoptimalkan peran dari unit pengendali kinerja. Nanti bersama sekjen dan dirjen, unit ini akan mulai mereview, projek demi projek. Dari perencanaannya sampai memonitor pelaksanaannya," tambah Sudirman.
Baca juga:
(asp)
Menteri ESDM Belum Serahkan LHKPN ke KPK
Ia berjanji maksimal dua bulan akan menyerahkan.
