Pemerintah Tak Keberatan PLN Jadi 'Perusahaan Jasa'

Petugas PT PLN (Persero) melakukan pemeriksaan rutin di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Taman Jeranjang. Lombok, NTB.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE
- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) pernah mengusulkan agar PT PLN (Persero) tak lagi membangun pembangkit. Perusahaan pelat merah itu diusulkan menjadi perusahaan jasa penyedia jaringan distribusi, transmisi, dan perawatan infrastruktur listrik.
Krisis Listrik, Pemerintah Sumut Gandeng Tiongkok

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengakui bahwa pemerintah pernah mendiskusikan hal itu.

"Pak JK tentu punya visi yang luas untuk mengelola energi. Beliau bukan saja lama di pemerintahan dan pebisnis tahu betul yang di lapangan. Kami sudah mendiskusikan bagaimana kalau PLN fokus kepada service company," kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 16 Maret 2015.

Dia mengatakan bahwa dengan begitu pembangunan pembangkit tidak lagi diserahkan kepada PLN tapi kepada swasta. Perusahaan itu mengurusi jasa transmisi distribusi. Kalau berjalan, sistem ini dianggap bisa memperbaiki situasi kelistrikan nasional dan Sudirman pun menyambut baik ide JK.

"Di mana-mana semakin maju peran listrik, semakin besar peran swasta yang semakin besar. Itu yang akan capai dengan investasi yang besar. Kami melihat situasi ke depan ide itu bukan ide yang jelek. Saya kira situasi kelistrikan akan bertambah baik," kata Sudirman.

Dia mengatakan bahwa pihaknya mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya mengikutsertakan PLN, tapi juga swasta dalam proyek 35 ribu MW. BUMN setrum ini akan mengerjakan proyek 10 ribu MW, sementara swasta kebagian 25 ribu MW.

"Apakah itu berjalan, tapi tergantung banyak hal. Tentu direct pemerintah bagaimana. Kami melihat dari proyek 35 ribu MW," kata eks dirut PT Pindad (Persero) itu.

Sudirman menambahkan bahwa wacana terakhir berembus bahwa swasta atau Independent Power Producer (IPP) akan diikutsertakan dalam pembangunan transmisi. "Ini yang disebut natural monopoli. Jadi, transmisi distribusinya dipegang oleh PLN, kemudian pembangkitnya diserahkan kepada IPP," kata dia.

Sekadar informasi, beberapa hari yang lalu, JK melontarkan usulan agar BUMN ini lebih fokus membangun jaringan transmisi dan distribusi listrik, sedangkan swasta mengurusi pembangunan pembangkit. Kalau bisa, dalam proyek 35 ribu MW, PLN mengerjakan 5 ribu MW, sedangkan swasta 30 ribu MW. JK beranggapan bahwa program 10 ribu MW yang dibangun PLN masih molor hingga saat ini sehingga PLN diharapkan memusatkan perhatiannya untuk membangun transmisi untuk distribusi listrik.

"PLN jadi service company yang terbaik. Pembangkit dibuka (dikerjakan) oleh swasta. Nanti, swasta tinggal bayar ke PLN pakai transmisinya. Jadi, ini seperti jalan tol saja," kata dia. (ren)

![vivamore="
Klaim Surplus, Listrik di Sulawesi Justru Padam 8 Jam
Baca Juga :"][/vivamore]
Pekerja memasang kawat baja sebelum pengujian tower transmisi listrik milik PLN. Foto ilustrasi

34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Negara Merugi

Sari 34 proyek ada 12 proyek tidak bisa berlanjut.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016