- ANTARA FOTO/Ismar Patrizki
“Di pemerintahan sekarang, tidak ada yang ahli memahami ekonomi dan pergerakan keuangan global,” kata Anwar dalam sebuah diskusi tentang ekonomi Indonesia di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat 20 Maret 2015.
Anwar bahkan meragukan kemampuan para menteri Jokowi menguasai persoalan ekonomi makro Indonesia dan persoalan ekonomi dunia. Dia menjelaskan, masalah ekonomi terletak pada pengendalian kurs mata uang, namun harus juga ditopang daya saing dalam perdagangan global.
Tim ekonomi pemerintahan Jokowi tidak sehebat tim ekonomi Orde Baru saat Presiden Soeharto awal berkuasa. Soeharto saat itu, kata Anwar, memiliki tim ekonomi yang tangguh yang terdiri para teknokrat lulusan universitas ternama dari Amerika Serikat yang mengetahui tentang persoalan ekonomi.
Anwar juga memberikan solusi agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh dan maju seperti yang dilakukan Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Salah satu kebijakan yang perlu diambil Jokowi adalah meningkatkan rasio penerimaan pajak yang hingga kini terendah di Asia Tenggara.
“Hampir 70 tahun tax ratio kita hanya 12 persen dari PDB,” tuturnya.
Untuk meningkatkan ekspor dan daya saing pengusaha di tingkat perdagangan global, Anwar mengusulkan pemerintah meniru langkah kebijakan Korea Selatan di era 1980an. Kebijakan itu, di antaranya, menciptakan iklim usaha yang kompetitif dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit agar menjadi lebih rendah, memberikan akses ke valuta asing, serta memberikan keringanan pajak agar bisa menumbuhkan produk industri manufaktur yang berorientasi ekspor.
“Malaysia itu dulunya mengandalkan karet dan timah. Sekarang Malaysia 70 persen ekspor mereka dalam bentuk manufaktur,” katanya.
Selain itu, kata Anwar, Jokowi juga harus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan konektivitas antarpulau dan mengurangi pungli dalam pengiriman logistik antardaerah karena menyebabkan produk dalam negeri tidak bisa bersaing akibat harga mahal.
“Produktivitas kita tidak bisa ditingkatkan karena banyak distorsi akibat aturan pemda. Sudah jalan di daerah sempit, waktu pengiriman jadi panjang, belum lagi pungli di sepanjang jalan,” katanya. (one)
