- Setkab.go.id
VIVA.co.id - Poltracking Institute telah merilis hasil survei nasional evaluasi publik terhadap kinerja enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketidakpuasan masyarakat terhadap ekonomi menduduki peringkat teratas survei ini.
Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak puas terhadap sektor ekonomi.
"Salah satunya instabilitas harga bahan pokok. Mungkin faktor itu yang membuat kepuasan ekonomi cukup rendah," kata Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yudha A R dalam acara "Hasil Survei Nasional Evaluasi Publik terhadap Kinerja Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu 19 April 2015.
Kemudian, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi beberapa kali juga membuat masyarakat kecewa terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Kenaikan harga barang yang berimbas kepada daya beli masyarakat pun mempengaruhi ketidakpuasan masyarakat kepada kinerja pemerintahan ini.
"Kesenjangan ekonomi semakin besar. Hal ini terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang dirasakan publik sejak setahun yang lalu. Di sisi yang lain, mayoritas publik terjebak dalam situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir. Kalau tidak diatasi, masalah ekonomi yang kompleks, akan segera terjadi," kata dia.
Sebagai informasi, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 48,5 publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 44 persen publik puas dan 7,5 persen publik mengaku tidak tahu.
Dalam survei itu, kekecewaan publik paling tinggi ada di sektor ekonomi, yaitu sebesar 66,6 persen. Berikutnya, di bidang hukum 55,6 persen, dan keamanan 50,7 persen.
"Kalau di sektor hukum, ada kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri serta konflik internal partai. Kalau di keamanan, ada masalah ISIS dan kasus pembegalan," kata Hanta.
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Jokowi Beber 'Mantra' RI di Forum Ekonomi Islam Dunia
Jokowi Dorong Pemberdayaan UMKM.
