VIVA.co.id - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bidang Migas dan BUMN Achsanul Qosasi mengatakan, ada dua dari tiga jenis BUMN yang tidak boleh diintervensi secara politis. Kedua BUMN itu adalah perusahaan negara yang bertujuan komersial dan strategis.
"PT Telkom contohnya. Kita mau supaya bersaing dengan perusahaan swasta yang banyak dipegang asing. Indosat dipegang Qatar, belum lagi perusahaan telkomunikasi lain. Jadi jangan diganggu dengan mengisi direksi dari politik yang tidak mengerti. Menteri Rini jangan asal tunjuk," katanya dalam sebuah diskusi bertajuk Mengelola Tata Kelola keuangan BUMN di Jakarta, Rabu, 29 April 2015.
Ia menjelaskan, BUMN komersial seperti Telkom, BRI, dan lembaga yang berorientasi keuntungan, tak boleh diintervensi secara politis karena berusaha mencari pemasukan bagi negara. Jika posisi pucuk diisi orang dari politik yang tak paham dengan bidang kerja BUMN, dipastikan perusahaan plat merah itu akan sulit bersaing dengan swasta.
BUMN strategis harus diisi direksi dan pimpinan yang berwawasan nusantara. Sangat tidak mungkin mengisi jabatan direksi dan komisaris perusahaan penting seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL dan PT Pindad diberikan kepada relawan dan pendukung politik.
Achsanul khawatir, rahasia negara bocor pada pihak asing yang memang mengincar sektor startegis di Indonesia. "Apalagi diberi ke asing. Jangan sampai asing tahu berapa peluru yang kita produksi," katanya.
Ia menyayangkan, utang politik harus ditebus dengan jabatan di BUMN yang strategis. "Tapi, ya, apa daya. Masalahnya memang banyak relawan yang harus diakomodir."
(mus)
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
