Sumber :
VIVA.co.id
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah daerah yang paling rentan dan tertinggal dari seluruh wilayah Indonesia, terutama dari sumber ekonominya.
Dengan adanya hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalin kerja sama dengan International Labour Organization (ILO) dan Food and Agriculture Organization dalam kegiatan Work for Food and Sustainable Rural Development Programme in the NTT Province (DW4FS-SRD).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dengan adanya hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalin kerja sama dengan International Labour Organization (ILO) dan Food and Agriculture Organization dalam kegiatan Work for Food and Sustainable Rural Development Programme in the NTT Province (DW4FS-SRD).
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
"Tujuan dari program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keberlanjutan dari pengentasan kemiskinan di kabupaten paling rentan dan tertinggal," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, di Menara Thamrin, Jakarta 29 Mei 2015.
Menurut Marwan, di NTT ada empat kabupaten yang paling tertinggal. Di antaranya Kabupaten Belu, Kupang, Sumba Timur dan Timor Tengah.
Oleh karena itu, dengan adanya kerja sama ini, pihaknya langsung memprioritaskan NTT sebagai dari kerja sama pihaknya dengan ILO dan FAO.
"Peningkatan ketahanan ini, bisa melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan peluang tenaga kerja, dan memperluas peluang kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan dan peternakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa," katanya.
Marwan mengatakan, kerja sama tersebut selaras dengan program pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
"Tujuan program ini juga untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan, Pemberdayaan, dan Percepatan Pembangunan," ujar Marwan.
Halaman Selanjutnya
"Tujuan dari program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keberlanjutan dari pengentasan kemiskinan di kabupaten paling rentan dan tertinggal," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, di Menara Thamrin, Jakarta 29 Mei 2015.
