- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id - Proses urbaninasi dari masyarakat desa ke Ibu Kota terus terjadi setiap tahun. Biasanya, masyarakat desa hijrah ke kota guna memperbaiki taraf ekonomi dan mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan di desa.
Meski demikian, hal ini dinilai oleh sebagian orang bukanlah suatu kabar baik dikarenakan daya topang kota Jakarta saat ini sudah melebihi batas. Pasalnya, proses perpindahan dari desa ke kota maupun sebaliknya sangat berbanding terbalik.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ahmad Erani mengatakan, guna mengantisipasi serta mengendalikan laju urbanisasi, pemerintah akan membangun keadilan ekonomi dari segi geografis.
"Sudah ada UU No 6 tahun 2014, dana desa, kementerian baru untuk mengurus desa. Kita harap ini bisa mengubah wadah kebijakan ekonomi kita," kata Erani kepada VIVA.co.id di Jakarta, Senin, 20 Juli 2015.
Dia mengatakan, daya topang kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya sudah tidak mampu menampung masyarakat desa yang melakukan urbanisasi. Di antaranya adalah minimnya pembangunan infrastruktur, permukiman, serta lingkungan yang tidak memadai.
Pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah pulau Jawa dan Sumatera.
"Kita sudah cek semua. Hampir 81 sampai 82 persen pembangunan ke Jawa dan Sumatera," ujarnya menambahkan.
Erani berharap, rencana pemerintah tahun ini untuk membangun infrastruktur di wilayah Indonesia Timur dapat segera direalisasikan. Pasalnya, hal ini mampu menekan laju urbanisasi ke kota-kota di pulau Jawa.
"Kalau ini selesai sesuai dengan rencana, mungkin tahun depan akan ada perubahan yang lumayan besar dengan penyebaran kegiatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat."
(mus)
