VIVAnews - Lembaga keuangan mikro berbentuk wholesale microfinance yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diperkirakan akan menjangkau 70 persen dari seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.
"Masalah klasiknya UMKM di pembiayaan, karena itu diharapkan lembaga keuangan mikro bisa menjangkau 70 persen dari 40 juta UMKM," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi, Sandiaga Salahuddin Uno di sela-sela Rakernas Kadin UMKM dan Koperasi di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu 10 Juni 2009.
Sandi melansir hingga saat ini baru sekitar 1,5 juta UMKM yang dilayani pembiayaan perbankan, termasuk dengan kredit usaha rakyat (KUR).
Rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM di Kredit Usaha Rakyat meningkat bukan karena bad debt, tapi karena perlambatan perekonomian sehingga perlu pembenahan implementasi di lapangan.
Menurut Sandi, masih banyak isu yang terkait UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) belum terakomodir dengan baik, terutama penyaluran KUR.
Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Nasional (APKLI) Yudi Lazuardi, hampir sebagian besar PKL masih mengalami kesulitan mendapatkan kredit perbankan. "Alasannya macam-macam, ada bank yang minta syarat kepastian lahan usaha, maksudnya akan pindah tempat atau tidak," kata Yudi.
Bahkan, dia mengaku beberapa anggotanya masih dimintai setoran lain di luar biaya administrasi (ekonomi biaya tinggi). "Besarannya macam-macam, rata-rata 10 persen dari nominal kredit yang alasannya untuk uang biaya jalan. Kata oknum yang meminta akan diserahkan ke atasan," kata dia. Yudi menyebutkan anggotanya mencapai satu juta PKL, 10 ribu di antaranya berlokasi di Jakarta.
Mobil Dishub DKI Buang Sampah Sembarangan di Puncak Bogor, Ditumpangi Kasatpel
Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo buka suara terkait viralnya mobil Dishub berpelat dinas kedapatan membuang sampah sembarangan di puncak Bogor.
