Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik pidato Presiden Joko Widodo pada penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2016 dalam Rapat Paripurna pada Jumat, 14 Agustus 2015.
Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmad Noor Supit, pidato itu tak terperinci dan tak ada program prioritas untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan pemasukan untuk negara.
"Semisal di bidang pajak dikatakan tumbuh 5,1 persen. Ini tentu akan kita lihat rinciannya lebih lanjut. Mana yang tumbuh dan mana yang tidak tumbuh. Karena biasanya tiap tahun pertumbuhannya 10 persen untuk penerimaan di bidang pajak. Walaupun sepertinya realisasi di tahun ini tidak tercapai," kata Supit.
"Kemarin itu penerimaan pajak lompatannya 30 persen dari tahun sebelumnya di APBNP 2015. Kalau kita melihat dari sisi penerimaan, logikanya pertumbuhan tidak segitu," Supit menambahkan.
Legislator Partai Golkar itu mengaku belum yakin dengan optimisme Presiden Jokowi untuk penerimaan dari sektor pajak. Soalnya, kondisi perekonomian semakin terpuruk.
"Sekarang pemerintah masih optimis pertumbuhan 5,5 persen. Padahal kalau sampai semester dua berakhir, kita perkirakan tidak sampai 5 persen di 2015. Paling tinggi 4,8 persen sampai 4,9 persen saja," katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengungkapkan bahwa Presiden harus melihat kenyataan bahwa kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat terus melemah.
Kata Supit, kurs rupiah memang di luar dugaan. Pemerintah meletakkan di angka Rp13.400.
"Sedangkan di pembahasan kita sebelumnya tidak sampai Rp13.200. Makanya Pemerintah harus lebih realistis. Itu pun kalau bisa menahan laju rupiah yang terus merosot. Kalau bisa menembus Rp15.000, itu sangat mencemaskan," tuturnya.
Ia berharap menteri baru hasil perombakan kabinet untuk segera bekerja. Dia menyarankan Menko Ekonomi segera berkoordinasi dengan menteri terkait. Jika tidak, kepercayaan dunia usaha menipis. Posisi mereka tidak yakin Pemerintah dan Gubernur BI mampu menahan laju merosotnya rupiah. (ase)
Halaman Selanjutnya
Legislator Partai Golkar itu mengaku belum yakin dengan optimisme Presiden Jokowi untuk penerimaan dari sektor pajak. Soalnya, kondisi perekonomian semakin terpuruk.
