- VIVA.co.id/Suryanta Bakti Susila
VIVA.co.id - Pemerintah menargetkan pada tahun 2015 ini Batam menjadi daerah bebas perdagangan atau free trade zone. Dengan begitu, potensi-potensi berlebih di Singapura yang berbatasan dengan Batam, bisa dialihkan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, yang juga Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 21 Agustus 2015.
Luhut memberikan penjelasan soal pengembangan Batam - Bintan - Karimun ini bersama Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Purbaya Yudhi Sadewa.
Pengembangan Batam sebagai kawasan free trade zone adalah tindak lanjut dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura beberapa waktu lalu.
Baca juga:
"Jangan hanya berkunjung, tapi nggak ada eksekusinya. Presiden pesankan supaya segera terlihat ada progresnya. Memang kita mau Batam itu menjadi daerah yang free trade zone, supaya eksekusinya betul-betul bisa bagus," ujar Luhut.
Pemerintah merasa yakin, dengan diterapkannya free trade zone itu, maka akan banyak investasi yang datang. Dengan begitu, Indonesia akan banyak diuntungkan.
"Misal seperti dari perindustrian minyak. Kemudian banyak spill over dari Singapura yang sudah tidak bisa ditampung di sana, kita bisa kelola dan itu akan punya nilai tambah untuk Indonesia," jelas Luhut.
Baca juga:
Luhut mengatakan, Presiden Jokowi meminta itu segera direalisasikan. Sehingga tahun ini bisa rampung. Deputi Staf Kepresidenan, Purbaya, diberi tugas untuk membentuk satuan tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah teknisnya.
Di Batam, kata Luhut, juga banyak industri dalam negeri. Kalau diberi free trade zone, dia yakin Indonesia tidak akan tergantung lagi dalam persoalan impor, seperti bahan bakar minyak.
"Kita punya industri pipa, perminyakan banyak di sana. Sehingga apa yang bisa kita produksi dalam negeri, kita sekecil mungkin mengimpor. Kalau sudah jadi kawasan free trade zone, kita akan lebih mudah memainkannya," kata dia. (ase)