- REUTERS/David Gray
VIVA.co.id - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mengatakan Indonesia memiliki tiga prinsip dalam hal pengukuran perubahan iklim. Yakni, menyatukan agenda perubahan iklim ke perencanaan pembangunan dan anggaran.
Kemudian, memastikan efektivitas pengelolaan dan penggunaan pembiayaan perubahan iklim, dan pengembangan sumber daya keuangan untuk agenda perubahan iklim.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang, saat menyampaikan sambutannya dalam Forum Internasional mengenai pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di Hotel Sangri-La, Jakarta, Selasa 1 September 2015.
Forum ini diusung oleh Departemen Keuangan dan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP), pemerintah Swedia dan Inggris, Institut Internasional untuk Lingkungan dan Pembangunan (IEED), dan Climate Policy Initiative (CPI) yang juga didukung oleh kementerian terkait.
"Forum ini akan dilaksanakan kurang dari 30 hari sebelum sidang umum PBB. Forum ini juga dilaksanakan kurang dari 100 hari, sebelum pemimpin dunia berkumpul di Paris untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB untuk menyepakati perjanjian baru," kata Bambang.
Menkeu menambahkan, menurut para ahli lingkungan, keputusan di Paris ini nantinya akan memiliki implikasi yang besar terhadap pembangunan dunia. Dia berharap, forum ini mampu menangani perubahan iklim, melalui peningkatan efektivitas penganggaran dan penggunaan dana publik.
"Forum ini diharapkan akan berkontribusi kepada keberhasilan implementasi SDGs (Sustainable Development Goals) dan komitmen penanganan perubahan iklim hasil pertemuan di Paris akhir Desember nanti. Indonesia sangat menghargai kerja sama dengan UNDP dalam mendorong inisiatif ini," ujar dia.
Sementara itu, Direktur UNDP Asia Pasifik, Haoliang Xu, mengatakan negara di seluruh dunia harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka pembiayaan yang memadai untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi perubahan iklim.
"UNDP telah bekerja dengan Inggris dan Swedia. Karya ini membantu membangun prioritas umum pada pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim di seluruh keuangan, lingkungan, dan kementerian perencanaan," ujar Xu.
Perangi dunia perubahan iklim
Di sisi lain, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, HE Moazzam Malik mengimbau kepada semua negara untuk membuat komitmen yang ambisius menjelang conferency of parties (COP) di Paris pada Desember mendatang.
Malik menjelaskan, pertemuan hari ini memberikan sarana yang dibutuhkan bagi negara-negara untuk menerjemahkan komitmennya menjadi sesuatu yang nyata.
"Pemerintah Inggris telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan pendanaan bagi kegiatan yang bisa memberikan dampak besar terhadap penanganan perubahan iklim," ujar dia.
Sementara itu, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, HE Johanna Brismar Skoog, turut menekankan bahwa pelaksanaan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan ramah iklim ini telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi emisi gas rumah kaca di Swedia.
Karena itu, pembiayaan aksi perubahan iklim ini dinilai bisa membantu kaum miskin dan paling rentan, termasuk perenpuan. "Perubahan iklim tidak dapat sepenuhnya ditangani tanpa kesetaraan gender," kata Skoog. (asp)
Mengoptimalkan Aset Negara
Aset pemerintah per 30 Juni 2016 mencapai Rp5.285 triliun.
