Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Pemerintah akan membuka keran impor beras. Faktor kekeringan menjadi pertimbangannya.
Pada Senin 21 September 2015, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), mengatakan pihaknya telah menggelar rapat terbatas bersama pemangku kepentingan (stake holder) terkait beras, yaitu Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti. Dalam rapat tersebut, dibahas banyak hal. Salah satunya adalah kemungkinan impor beras.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pada Senin 21 September 2015, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), mengatakan pihaknya telah menggelar rapat terbatas bersama pemangku kepentingan (stake holder) terkait beras, yaitu Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti. Dalam rapat tersebut, dibahas banyak hal. Salah satunya adalah kemungkinan impor beras.
Baca Juga :
2015, Keuangan Perum Bulog Membaik
"Banyak hal (yang kami bahas, misalnya) bagaimana penyediaan pangan tersebut, termasuk kemungkinan-kemungkinan menambah stok beras dari luar. Itu yang harus kami laksanakan semua," kata JK di Jakarta.
JK mengatakan bahwa stok beras yang dimiliki Bulog sebesar 1,5 juta ton untuk beras miskin (raskin) hingga akhir tahun ini, sedangkan kebutuhan beras untuk masyarakat sebesar 2,5-3 juta ton per bulan.
Tak hanya itu, faktor kekeringan pun menjadi pertimbangan pemerintah. "Ini, kan, masalahnya kekeringan. Ya, kami tidak ingin mengorbankan masyarakat dengan berpegang dengan perkiraan yang salah," kata dia.
JK pun menyebut keran impor beras akan dibuka segera. "Karena itulah kami buka kemungkinan itu secepatnya. Kami akan melihat kemungkinan itu harus buka," kata dia.
Tanggapan Menteri
Di tempat terpisah, Amran mengakui bahwa ada faktor El Nino yang mempengaruhi produksi beras. "Memang ada El Nino yang cukup kuat, bahkan lebih kuat daripada tahun 1998," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Amran mengatakan bahwa pihaknya akan memantau apakah diperlukan impor beras atau tidak. Pasokan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pun turut menjadi pantauannya.
"PIBC itu patokan kami. Rata-rata yang masuk itu 43-50 ribu ton per bulan. Soal ini kami akan melihat kondisinya," kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, masih enggan buka suara tentang kemungkinan impor beras. Alasannya, pengumpulan data pangan termasuk produksi beras, masih dilakukan.
"Kalau diskusi, ya, adalah. Namanya juga diskusi. Pastinya diskusi tentang data, perkiraan produksi, mengenai kekeringan, tapi, ya, belum mengerucut secara tajam ke pertanyaan kalian itu (maksudnya impor). Nanti pada saatnya kami ngomong," kata Darmin di tempat yang sama dengan Amran. (ren)
Halaman Selanjutnya
"Banyak hal (yang kami bahas, misalnya) bagaimana penyediaan pangan tersebut, termasuk kemungkinan-kemungkinan menambah stok beras dari luar. Itu yang harus kami laksanakan semua," kata JK di Jakarta.
