Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi tahap I dan II dikritik masih terlalu umum dan dinilai belum ada implementasi. Pemerintah diminta untuk segera menbuat turunannya, agar langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
Hal ini diungkapkan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey. Bahkan, untuk paket kebijakan ekonomi Jokowi tahap III, ternyata belum bisa menggerakkan daya beli masyarakat lebih baik.
Baca Juga :
Lebih Oke Mana, Ekonomi RI atau Brasil?
"Yang paling dekat saja kebijakan ketiga, soal penurunan harga bahan bakar transportasi, ini enggak signifikan. Saya harap, lebih bisa diturunkan (harganya). Selain itu, untuk pengurangan harga listrik juga hanya tertentu saja," kata Roy ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis 15 Oktober 2015.
Selain itu, ada ketidaksinkronan di dalam kabinet kerja untuk memformulasikan suatu aturan. Apalagi, aturan yang ada saat ini kerap berbeda pendapat di antara masing-masing kementerian. "Sekarang ini baru reshuffle (perombakan), setiap keputusan masih tidak sinkron," kata dia.
Karena itu, Roy meminta, agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang berdampak cepat dan nyata dalam membangun perekonomian, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, paket kebijakan I dan II harus segera dibuat turunan-turunan yang bersifat nyata.
"Misalnya, dimensi kebijakan fiskal harus terus digulirkan tidak hanya merupakan wacana, langkah nyatanya, turunannya itu direalisasikan," tuturnya.
Dia menilai, paket kebijakan ekonomi tersebut belum ada yang mampu mendongkrak daya beli. Sehingga, pemerintah diminta untuk meningkatkan turunan-turunan dari kebijakan tersebut. (asp)
Halaman Selanjutnya
Selain itu, ada ketidaksinkronan di dalam kabinet kerja untuk memformulasikan suatu aturan. Apalagi, aturan yang ada saat ini kerap berbeda pendapat di antara masing-masing kementerian. "Sekarang ini baru reshuffle (perombakan), setiap keputusan masih tidak sinkron," kata dia.
