Enam Kontroversi Setya Novanto

Kembali ke Jakarta, Setya yang telah meraih gelar sarjana muda melanjutkan pendidikannya di Universitas Trisakti. Ia menjalankan bisnis kembali dengan membuka kios fotokopi di dekat kampus. 

Oleh ayah temannya, ia diminta untuk mengembangkan bisnis SPBU di daerah Cikokol, Tangerang yang kemudian berhasil ia kembangkan dan sukses. Setelah itu, bersama teman-temannya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Ia juga membangun perusahan yang bergerak di bidang transportasi dan perdagangan.

Setya Novanto diketahui memiliki sejumlah unit usaha dari mulai hotel berbintang, perkebunan dan lainya, berikut ini sejumlah aset yang dimiliki Setya Novanto: 

PT Nagoya Plaza Hotel, Batam-Presiden Komisaris (1987 - 2004)

PT Dwisetia Indo Lestari, Batam-Komisaris (1987 - 2004)

PT Bukit Granit Mining Mandiri, Batam-Komisaris (1990 - 2004)

PT Orienta Sari Mahkota-Komisaris (1992 - 2003)

PT Menara Wenang, Jakarta-Komisaris (1992 - 2003)

PT Solusindo Mitra Sejati, Jakarta-Komisaris (1992 - 1996)

PT Dwimarunda Makmur, Jakarta-Direktur (1992 - 2000)

PT Bogamakmur Arthawijaya, Jakarta-Komisaris (1996 - sekarang)

Founder Tee Box Cafe, Jakarta (1996 - sekarang)

NOVA GROUP, Jakarta- Presiden Komisaris (1998 - 2004)

PT Mulia Intan Lestari, Jakarta-Presiden Direktur (1999 - 2000)

Sebagai pengusaha yang juga politisi, Setya beberapa kali tersandung kasus-kasus kontroversial. Data yang dihimpun VIVA.co.id, pertama, Setya pernah terjerat kasus Bank Bali pada tahun 1997-2000, yang dikenal dengan skandal “Cessie Bank Bali” . Saat itu pemilik Bank Bali Rudy Ramli, kesulitan menagih  piutangnya di Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan  Bank Tiara sebesar Rp3 triliun.  Tagihan tak bisa dibayar hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Ia lantas menyewa jasa PT Era Giat Prima. Di perusahaan ini Setya Novanto duduk sebagai direktur utama. Akhirnya perjanjian pengalihan hak tagih ditandatangani pada Januari 1999, PT Era Giat Prima dapat setengahnya. 

Dari pemberian fee itulah akhirnya menjadi masalah hukum yang melibatkan Joko Tjandra saat itu sebagai Direktur di PT Era Giat Prima, Pande Lubis (Wakil Ketua BPPN) dan  Syahril  Sabirin (Gubernur BI) yang akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Sementara Setya Novanto  dan  Rudy Ramli bebas.

Kedua, pada tahun 2006, Setya Novanto diperiksa oleh  penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Selama 10 jam Setya Novanto ditanya sebagai saksi terkait dugaan korupsi impor beras ilegal sebanyak 60.000 ton dari  Vietnam. 

Saat itu yang menjadi tersangka adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sofjan Permana dan Direktur Utama PT Hexatama Finindo, Gordianus Setyo Lelono. Belakangan karena kurang bukti, Kejaksaan menghentikan kasus itu. 

Ketiga, akhir 2013-2014, nama Setya Novanto disebut-sebut mantan Bendahara Umum Partai  Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin menyatakan Setya Novanto dan Anas Urbaningrum adalah bos proyek (E-KTP) tahun anggaran 2011-2012. 

Nazaruddin menyebut Setya menerima aliran dana Rp300 miliar untuk proyek tersebut. Namun hingga Nazaruddin dan Anas Urbaningrum masuk bui, nama Setya Novanto tidak terdengar lagi. 

Keempat, masih ditahun 2013-2014, kali ini selain menjalani pemeriksaan oleh KPK, ruang kerja Setya Novanto juga digeledah hal ini terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII dengan tersangka mantan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Kelima, pada 2015, Setya Novanto membuat heboh dengan video kehadirannya bersama Wakil Ketua Ketua DPR Fadli Zon dalam sebuah acara politik Donald Trump.

Donald Trump adalah pengusaha dari AS yang akan mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat. Yang memicu kontroversi adalah pernyataan Setya bahwa rakyat Indonesia menyukai Trump. Kasusnya sempat masuk ke MKD DPR, dan Setya kena teguran. 

Keenam,  nama Setya Novanto disebut-sebut oleh Menteri ESDM Sudirman Said, sebagai orang yang 'menjual' nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PT Freeport. Selain kasus Freeport, Ketua DPR ini juga diketahui menulis surat kepada PT Pertamina terkait pembayaran terhadap salah satu anak usahanya yaikni PT OTM.