- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pemerintah telah meluncurkan sejumlah paket kebijakan guna mengembalikan geliat perekonomian nasional yang tengah lesu.
Beberapa kebijakan dikeluarkan, mulai dari memangkas sejumlah birokrasi yang selama ini menghambat, sampai dengan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor yang dianggap menjadi salah satu alternatif bagi penopang pertumbuhan.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menderegulasi sejumlah aturan yang selama ini menghambat. Namun, menurut dia, ada sejumlah pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan karena kebijakan itu.
"Paket satu sampai tujuh itu sudah baik. Tapi, ada gangguan. Dipangkasnya birokrasi itu kan untuk efisiensi di sektor ekonomi dan finansial. Ada pihak yang terganggu, dan mereka berusaha paket itu tidak bisa berjalan," ujarnya kepada VIVA.co.id, Senin, 14 Desember 2015.
Agus menjelaskan, sektor birokrasi di Indonesia dianggap menjadi salah satu wadah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan praktik tidak terpuji. Dengan dihapuskannya beberapa birokrasi, tentunya hal ini membuat "gerah" para oknum tersebut.
"Di Jawa Barat itu izin industri ratusan. Izin di republik kita ini suatu komoditi. Di situ sumber korupsi. Ada income sekelompok orang dari perizinan. Dengan diterbitkan, banyak yang tidak suka," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, pemerintah harus kembali mengevaluasi paket stimulus yang telah dikeluarkan, terutama terkait kebijakan yang terangkum dalam paket jilid satu. Sehingga, implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan diharapkan mampu merata.
"Harus dievaluasi, harus ada ketegasan hukum. Efektivitasnya juga dilihat dan diukur. Percuma hanya kebijakan tertulis. Semua sama. Satu sampai tujuh harus dievaluasi."
(mus)
