- Istimewa
VIVA.co.id - Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengapresiasi langkah pengunduran diri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono. Mereka merespons positif langkah yang diambil Djoko, meskipun mereka menilai kemacetan tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
"Kalau melihat secara fair, ini bukan hanya tanggung Kementerian Perhubungan, ada pihak-pihak lain yang secara bersama-sama bertanggung jawab. Tapi Dirjen Darat mengambil tanggung jawab, ini patut kita apresiasi," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin, Carmelita Hartoto, di Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu malam, 26 Desember 2015.
Carmelita mengatakan, bahwa arus transportasi dalam masa Natal dan Tahun Baru biasanya tidak semasif angkutan Lebaran. Dia menilai hal ini yang membuat Kementerian Perhubungan tidak memberlakukan kebijakan yang sama seperti kebijakan untuk angkutan Lebaran.
"Ini yang mungkin membuat Kementerian Perhubungan dan Korlantas tidak melakukan kebijakan seperti masa Lebaran, karena memang biasanya tidak padat. Kalau Natal dan Tahun Baru umumnya ramai di Bandara," kata dia.
Namun, kondisi tahun ini berbeda. Libur Natal tanggal 25 Desember jatuh di hari Jumat, ditambah lagi didahului libur Maulid Nabi pada 24 Desember.
"Orang cukup ambil cuti empat hari, dia bisa libur 11 hari. Ini yang membuat membeludak, sebab semua orang ingin Liburan. Jadilah kondisi seperti yang kemarin," ujar dia.
Karena itu, Carmelita mengapresiasi langkah Kemenhub menerbitkan larangan truk beroperasi di masa pergantian tahun.
"Memang beberapa pihak menilai masa larangannya terlalu panjang, namun kami melihat ini langkah antisipatif dari pemerintah agar kejadian seperti kemarin bus diminimalkan," kata dia.
Logikanya, seberapa banyak kendaraan yang keluar dari Jabodetabek pada tengah pekan lalu, akan kembali sama banyaknya di Tahun Baru.
"Jadi kami mendukung. Namun pengusaha berharap untuk tahun depan pemerintah lebih antisipatif, sehingga larangan bisa dikeluarkan jauh-jauh hari. Jadi, pengusaha juga bisa membuat perencanaan bisnis," kata dia.
Sebagian Pelabuhan di Indonesia Akan Diswastanisasi
Kebijakan itu sedang digodok oleh Kementerian BUMN dan Perhubungan.
