- www.commondreams.org
VIVA.co.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tak mempermasalahkan terungkapnya skandal Panama Papers yang menampilkan informasi para klien firma hukum Mossack Fonsecadi Panama. Sebab, tak banyak negara tax haven, serupa Panama, yang berinvestasi di Indonesia.
"Di kita juga ada yang masuk dari negara-negara tax haven dan itu tidak besar. Tapi nilainya secara total tidak besar, trennya juga tidak naik," ujar Kepala BKPM, Frangky Sibarani, di Kantor BKPM, Jakarta, Senin 11 April 2016.
Tax haven secara umum diartikan sebagai negara atau wilayah yang menegakkan pajak rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Negara atau wilayah tersebut sekaligus menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik masuknya modal.
Berdasarkan data BKPM, total investasi dari delapan negara tax haven di Indonesia selama lima tahun hanya berjumlah US$8,827 juta. Angka itu tak lebih dari 10 persen dari total investasi yang masuk sebesar US$146,667 juta.
"Kami di BKPM melihat bagaimana setiap izin prinsip yang masuk kita dorong jadi realisasi. Kita tidak bermasalah dengan sumber dananya, tugas kami lebih bagaimana menarik untuk investasi. BKPM kan lebih ke investasi riil, bangun pabrik, menciptakan lapangan kerja, mengenai perpajakannya, ada pihak tertentu," ujar dia.
Delapan negara tax haven yang berinvestasi di Indonesia yaitu Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Isman, Cayman Islands, Luxembourg, Mauritius, dan Seychelles. Panama Papers merupakan bocoran dokumen yang mengungkap adanya investasi bodong dan pengemplang pajak, melibatkan klien-klien dari perusahaan hukum berbasis di Panama, Mossack Fonseca.
Menurut International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang bermitra dengan media Jerman, Suddeutsche Zeitung, untuk merilis dokumen tersebut, data di dalamnya melibatkan 200 negara dan kekuasaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Ada nama 140 politisi dan pejabat publik juga di dalamnya, termasuk 12 penguasa negara, di antaranya Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson. (one)
