- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Pengenaan cukai plastik yang akan dilakukan pada 2017 dinilai menjadi sesuatu yang positif. Hal itu bertujuan untuk mengendalikan konsumsi plastik.
Namun, menurut Direktur dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, pemerintah harus jelas membuat standarisasi plastik yang akan dikenakan cukai. Sebab, masyarakat masih tak bisa lepas dari kemasan plastik.
"Misalnya plastik kresek yang dinilai banyak merugikan lingkungan, atau plastik yang lainnya. Standar ini harus jelas dibuat," ujarnya lewat keterangan resminya yang diterima oleh VIVA.co.id di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2016.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada produsen plastik yang memproduksi plastik ramah lingkungan. "Inilah yang dinamakan asas keadilan, karena dengan demikian kebutuhan konsumen akan plastik tidak terganggu," ujarnya.
Kondisi ini juga untuk menghindari efek psikologis pengusaha makanan dan minuman, khususnya pelaku UMKM, yang masih belum bisa lepas dari plastik. Dengan demikian, mereka tak akan memakai plastik yang tidak ramah lingkungan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengaku ekstensifikasi cukai ini sangat baik. Menurutnya, plastik memang memenuhi syarat sebagai objek cukai. Pengenaan cukai plastik juga dapat menjadi pintu masuk untuk ekstensifikasi objek cukai lainnya.
"Ekstensifikasi plastik ini untuk pecah telor bagi ekstensifikasi lainnya, sebab selama ini hal itu belum terjadi. Objek cukai kita hanya itu-itu saja," katanya.
Menurutnya, pemberlakuan biaya sebesar Rp200 bagi penggunakan kantong plastik tidak cukup efektif dan tidak terukur. Maka, masuknya plastik sebagai objek cukai dapat lebih mengena pada fungsi pengenaan cukai tersebut.
"Dengan dimasukannya sebagai objek cukai, unsur pengendalian akan lebih efektif. Selain untuk pengendalian yang merupakan syarat pengenaan cukai, ekstensifikasi ini dapat menambah penerimaan negara," ujarnya.
Yustinus mengharapkan, setelah plastik akan ada objek-objek cukai lain yang dapat ditambahkan. "Seperti minuman berpemanis, BBM, dan kendaraan bermotor perlu juga dijadikan objek cukai. Sehingga, dampak buruknya dapat dikendalikan dan pemerintah juga dapat menambah penerimaan," tuturnya
Secara terpisah, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Muhaimin Moefti juga mendukung pemerintah untuk mencari alternatif sumber penerimaan cukai. Pasalnya, kategori barang kena cukai di Indonesia masih sempit.
"Indonesia hanya mengandalkan tiga komoditi saja, yaitu tembakau, etil alkohol atau etanol, dan minuman beralkohol. Padahal, negara-negara ASEAN lainnya mempunyai lingkup barang kena cukai yang lebih luas," kata Moefti.
Sebelumnya Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memastikan bahwa plastik akan menjadi komoditas kena cukai di 2017. Menurutnya, plastik yang dipilih adalah plastik yang merusak lingkungan seperti plastik kresek. Dari 17 persen sampah plastik, 67 persen merupakan dari kantong plastik.
(ren)
1.000 Botol Plastik Disulap Jadi Perahu Keren, Hasil Karya Petugas ini Bikin Melongo!
Petugas Unit Penanganan Sampah (UPS), Badan Air Kecamatan Duren Sawit memanfaatkan sampah botol plastik bekas menjadi perahu di aliran kali Kanal Banjir Timur (KBT).
