Ini Daerah Termiskin di Indonesia

ILustrasi/Kemiskinan di daerah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di seluruh pulau di Indonesia. Hasilnya, Papua masih menjadi pulau dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Indef Kritik Kebijakan Bansos: Anggaran Naik Terus, Kemiskinan Cuma Turun 2,3 Persen Sejak 2010

Berdasarkan catatannya, meskipun pertumbuhan ekonomi Papua sepanjang tahun lalu berhasil tumbuh 7,5 persen, namun angka tersebut tak mampu mengerek angka kemiskinan di daerah. Angka kemiskinan per September 2016 di wilayah tersebut tercatat sebesar 22 persen.

“Dengan pengangguran 5,5 persen. Kalau bicara konsep negara kesatuan, seharusnya masyarakat Indonesia di mana pun berada seharusnya mendapatkan hal yang sama,” jelas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Jakarta, Kamis 2 Maret 2017.

Jumlah Penduduk Miskin Belum Kembali ke Level Pra-Pandemi, Pengamat: PR Besar Pemerintah

Tingkat kemiskinan tertinggi kedua, ditempati oleh Bali dan Nusa Tenggara dengan persentase 14,7 persen, dan tingkat pengangguran sebesar tiga persen. Kemudian, Sumatera dengan tingkat kemiskinan 11,1 persen, dan tingkat pengangguran sebesar 5,2 persen.

Selanjutnya, Sulawesi dengan persentase kemiskinan 11 persen, dan peganggguran 3,8 persen. Jawa dengan persentase kemiskinan 10,1 persen, dan pengangguran sebesar 5,9 persen. Terakhir, Kalimantan dengan persentase kemiskinan 6,5 persen, dan pengangguran 6,5 persen.

Pilpres 2024, Prabowo dan Anies Dianggap belum Selevel dengan Ganjar

“Jadi tantangannya, adalah bahwa kesempatan tumbuh antar daerah tidak sama,” katanya.

Ani memandang, upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di berbagai daerah menjadi tugas pemerintah daerah. Terutama, bagaimana mengoptimalisasi alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang telah digelontorkan pemerintah pusat.

Namun, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pun tercatat belum optimal. Masih besarnya dana idle pemerintah daerah, tentu menghambat akselerasi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas layanan, sampai dengan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya