- Reuters/Edgar Su
VIVA.co.id – Pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar Rp1,61 triliun pada 2017 ini untuk membangun wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Hadi Prabowo, mengungkapkan komitmen tersebut dimulai dengan adanya pencanangan program Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Natuna, Kepri.
Tujuannya untuk mensosialisasikan kebijakan dan program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan negara. Termasuk juga dalam rangka peninjauan lapangan atas masalah dan kendala pembangunan daerah, untuk mencari solusinya.
"Jadi ada 18 kementerian/lembaga yang akan berkontribusi membangun Kepri pada 2017 ini, anggarannya sebesar Rp1,618 triliun, untuk pengelolaan daerah tersebut," kata Hadi dalam keterangannya, Kamis 9 Maret 2017.
Delapan belas Kementerian/Lembaga tersebut antara lain, Kementerian Pendidikan Rp510 miliar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp199 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp174 miliar dan Kementerian Agama Rp172 miliar.
Kementerian Kesehatan Rp155 miliar, Kementerian Perhubungan Rp154 miliar, dan Kementerian Pertanian Rp103 miliar, serta tambahan dari kementerian lain, termasuk Polri Rp46 miliar.
"Anggaran ini ditujukan untuk pengelolaan batas wilayah dan pembangunan perbatasan. Pembangunan ini akan dilakukan secara terpadu yang meliputi seluruh kegiatan dari KL tahun anggaran 2017," ujarnya.
Nantinya kata Hadi, akan ada lima kabupaten/kota yang akan memperoleh anggaran pembangunan dari dana tersebut antara lain, Kabupaten Natuna Rp470 miliar, Kabupaten Bintan Rp158 miliar, Kabupaten Anambas Rp168 miliar, Kabupaten Rp159 miliar dan Kota Batam Rp296 miliar.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, Tjahjo Kumolo mengatakan, Kabupaten Natuna di Kepri masuk dalam proyeksi pembangunan nasional 2017–2018. Dua tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan sejumlah aspek.
"Untuk aspek sosialnya, akan dibangun tahun ini seperti pasar, sekolah dan puskesmas. Tahun depan diharapkan bisa rampung pembangunan beberapa aspek lainnya, misal aspek sosial dan ekonominya," kata Tjahjo. (ren)
