VIVA.co.id – Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman kembali melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, untuk membahas tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dari Kementerian Pariwisata, Hiramsyah Sambudhy Thaib mengatakan, dari sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini, salah satunya adalah mengenai kendala lahan di sekitar kawasan pariwisata tersebut.
"Ini hanya masalah tanah, yang ada sengketa itu. Tapi sudah beres," kata Hiramsyah di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.
Ia menjelaskan, dengan kesiapan pemerintah untuk membangun industri pariwisata nasional, Bank Dunia akan mengucurkan dana hingga mencapai US$200 juta di tahun ini.
"Buat infrastruktur. Mekanismenya kan seperti biasa. Ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Cuma memang, supporting-nya untuk sektor pariwisata. Untuk itu, kita koordinasi dengan Kementerian Pariwisata," tuturnya.
Saat ini, pemerintah pun tengah mempersiapkan master plan pembangunan pariwisata prioritas yang akan didanai dengan dana kucuran dari Bank Dunia. Ditargetkan, beauty contest untuk penunjukan konsultan akan dilakukan pada April, atau Mei mendatang.
"Habis itu langsung jalan, paralel. Satu pembuatan integrated master plan pariwisata yang kedua memang dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur di tiga kawasan. Danau Toba, Borobudur, sama Mandalika," ujar Hiramsyah.
Dia menjelaskan, master plan pengembangan pariwisata pun ditargetkan dapat rampung dalam waktu dekat. Nantinya, konsultan lokal tetap memperoleh posisi pada pengembangan kawasan pariwisata ini.
"(Untuk asing) dibuka harus, tetap. Tetapi, harus melibatkan konsultan lokal. Terutama, yang memahami. Karena ini kan menyangkut kearifan lokal. Dua-duanya dibutuhkanlah. Yang paling penting adalah mereka sangat memahami masalah kearifan lokal," ujarnya.
Rencananya, dana dari Bank Dunia ini akan dikucurkan pada pertengahan tahun ini. Pemerintah pun, nantinya akan melakukan tender bagi pihak swasta untuk memanfaatkan anggaran ini.
"Makanya, saya bilang ada dua proses yang paralel yang pertama master plan yang kedua pinjaman. Tetapi, pinjaman bisa jalan juga sama. Pinjaman sih diharapkan tanda tangan di Juni tahun ini, dan bisa cair juga di Juli 2017," kata Hiramsyah.
"Kan, kalau dari pinjaman itu untuk infrastruktur. Master Plan infrastruktur itu kan sudah jadi dari tahun lalu. Itu kan dibuat oleh PUPR," ujarnya. (asp)
