- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Rencana kerja pemerintah yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mematok asumsi pertumbuhan ekonomi di rentang 5,4-6,1 persen, dengan titik tengah sebesar 5,6 persen pada 2018 mendatang. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk mencapai target tersebut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, di tengah harga komoditas yang masih terfluktuasi, pemerintah tidak bisa begitu saja mengandalkan instrumen kas keuangan negara sebagai motor pertumbuhan. Dibutuhkan indikator lain, untuk menggenjot ekonomi tahun depan.
“Kita tidak mungkin dorong dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), APBN hanya Rp400 triliun. Sisanya dari perbankan, BUMN (badan usaha milik negara), PMA (penanaman modal asing), PMDN (penanaman modal dalam negeri), dan pasar modal,” ucap Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Jakarta, Selasa 11 April 2017.
Konsumsi dan investasi masih menjadi salah satu penggerak roda perekonomian tahun depan. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, konsumsi rumah tangga setidaknya bisa berada di rentang 5,3-5,4 persen. Sementara itu, dari penetapan modal tetap bruto atau investasi, harus tumbuh di kisaran 6,2-8 persen.
Sedangkan dari sisi konsumsi pemerintah, masih akan relatif terbatas karena ruang fiskal yang sempit, karena lebih memprioritaskan kepada alokasi belanja modal. Begitu pun ekspor, yang masih terpengaruh dengan lemahnya perekonomian global dan stagnannya harga komoditas.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menilai, demi menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun depan, pemerintah masih bisa berharap dari sisi produksi. Setidaknya, ada tiga sektor yang bisa berkontribusi signifikan tahun depan.
“Ada pengolahan, pertanian, pariwisata yang bisa dimanfaatkan dari sisi produksi,” kata Bambang.
Menurut Bambang, sektor pariwisata menjadi salah satu yang mungkin bisa menjadi penopang utama pertumbuhan. Sebab, geliat sektor pariwisata, memiliki implikasi yang cukup besar bagi perekonomian dalam negeri.
“Harus mendorong sektor jasa, karena efek berantainya luar biasa. Pendapatan berantai, pekerja, dan yang lainnya. Khususnya, untuk wilayah yang kesulitan karena rendahnya harga komoditas,” ujarnya. (asp)
