- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan, tidak akan mencari-cari kesalahan para pembayar pajak yang datanya dilaporkan perbankan untuk kepentingan pajak. Otoritas pajak menegaskan hanya akan mengklarifikasi data tersebut.
“Enggak. Kami tidak akan mencari-cari kesalahan. Kami akan menemukan kesalahan,” kata Ken, di gedung parlemen, Jakarta, Selasa 6 Juni 2017.
Ken menjelaskan, otoritas pajak tidak akan memeriksa 2,3 juta nasabah yang memiliki rekening minimal Rp200 juta, sesuai dengan batasan saldo yang ditetapkan dalam aturan pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017.
Meskipun tidak merinci lebih jauh, mantan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak itu menegaskan hanya akan memeriksa profil para nasabah di bank, dengan profil pembayar pajak di Nomor Pokok Wajib Pajak. Terutama, dari sisi kepatuhan para Wajib Pajak.
“Ini jelas ya. Yang dipajaki bukan simpanan orang di bank, namun objek pajak. Objek pajak ada penghasilan, ada apa saja. Yang dipajaki objek pajak. Kita harus tahu objek, subjek, dan tata cara pembayarannya,” katanya.
Sebagai informasi, perbankan secara resmi diwajibkan melaporkan data maupun informasi nasabahnya kepada otoritas pajak untuk kepentingan perpajakan. Bagi nasabah dalam negeri yang masuk kategori Orang Pribadi, saldo rekening yang wajib dilaporkan minimal Rp200 juta. Sementara entitas lainnya, tidak memiliki batasan saldo minimal.
Ingatkan Masyarakat Bayar Pajak, DJP: Tolong Jangan Jadi Free Rider
Menurut DJP, banyak para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tetapi meminta fasilitas secara penuh kepada negara.
