- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Isu pemindahan Ibu Kota negara disebut bakal memberikan dampak ekonomi tersendiri bagi daerah yang akan menggantikan Jakarta. Salah satu daerah yang paling sering disebut bakal menjadi Ibu Kota Negara baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, isu pemindahan harus diluruskan agar tak menimbulkan dampak ekonomi bagi kota yang diisukan.
"Ini akan memiliki dampak ekonomi di sana karena menyebut salah satu kota. Di Palangkaraya kan harga tanah jadi naik, ini kan enggak produktif, jadi nanti kasusnya seperti Jonggol, lagi (harga tanah naik)," kata Enny di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 8 Juli 2017.
Menurut dia, memang pemerintah masih sebatas melakukan kajian yang mulai serius untuk administrasi pemindahan Ibu Kota mulai tahun 2018. Namun, kata dia, pernyataan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional ( PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, itu sering disalahartikan.
"Statement itu kan disalahartikan seolah-olah proses pemindahan dimulai 2018. Padahal tahap-tahap untuk pemindahan ibu kota itu banyak, di antaranya harus melalui kajian yang betul-betul komprehensif dan membuat peta jalan," ujar dia.
Di samping itu, menurut dia, pemerintah pun harus melakukan kajian dengan transparan. Artinya, membuat suatu indikator bagi suatu kota yang ideal menjadi ibu kota. Semua daerah, menurutnya memiliki peluang yang sama.
"Karena sekarang walaupun ada kajian permulaan, tapi kajiannya parsial. Dan kajian itu dalam nomenklatur pemerintah bahwa tidak ada satu mandat untuk rencana pemerintah buat satu alternatif pemindahan ibu kota," kata Enny.
"Ini yang harus diluruskan apa yang harus diadministrakan pemerintah di 2018 supaya tidak menimbulkan dampak berlebihan," katanya menambahkan. (one)
