- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – PT Kereta Api Indonesia dipastikan akan kembali menerima suntikan modal pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp3,6 triliun. Namun, pemerintah belum memutuskan apakah injeksi tersebut akan dialokasikan melalui Penyertaan Modal Negara, subisidi, ataupun alokasi anggaran di pos belanja kementerian dan lembaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, suntikan modal tersebut akan digunakan membangun prasarana dan sarana perkeretaapian kereta api ringan atau Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta - Bogor - Depok - Bekasi, sesuai penugasan.
“Ini untuk menutup keseluruhan kapital perusahaan, dalam penyelesaian proyek LRT,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, saat menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dalam rapat kerja bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu malam, 19 Juli 2017.
Injeksi ini diharapkan mampu diimplementasikan dengan melaksanakan program pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, mendukung proyek strategis nasional, sampai dengan memperkuat struktur permodalan dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.
“Ini merupakan kombinasi untuk pembangunan infrastruktur kepada BUMN. Sementara di sisi lain, APBN tidak mampu memberikan keseluruhan kebutuhan capital spending KAI. Sehingga kami melakukan skenario, agar pembangunan tetap tercapai,” kata dia.
Parlemen pun dalam kesempatan yang sama menyetujui usulan pemerintah memberikan suntikan modal kepada PT KAI sebesar Rp2 triliun pada tahun ini. Di mana salah satu catatannya, parlemen tak ingin suntikan modal dipergunakan perseroan untuk membayar utang.
Dengan demikian, total keseluruhan PMN yang diberikan kepada BUMN transportasi itu mencapai Rp7,6 triliun. Di antaranya adalah dari realokasi PMN yang diberikan pada tahun anggaran 2015, untuk pembangunan Trans Sumatera. “Kemudian Rp2 triliun di APBN Perubahan 2017, dan Rp3,6 triliun akan kami ajukan di 2018,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso menilai, alokasi suntikan modal yang diberikan pemerintah tahun depan bisa dimanfaatkan oleh PT KAI untuk menyempurnakan pembangunan LRT Jabodebek. Dengan adanya tambahan terebut, parlemen yakin proyek LRT bisa rampung seutuhnya.
“Kalau tidak ada (PMN), mungkin LRT bisa jadi barang mangkrak,” kata Bowo. (ase)
