- VIVA.co.id/Chandra G Asmara
VIVA.co.id – Alokasi Penyertaan Modal Negara yang diberikan kepada 35 Badan Usaha Milik Negara tahun anggaran 2015 belum teroptimalisasi dengan efektif. Buruknya perencanaan bisnis, menjadi alasan utama serapan modal yang diberikan pemerintah kepada BUMN terkesan lamban.
“Ada beberapa (BUMN) yang tidak memiliki perencanaan yang baik. Sehingga sesudah mendapatkan uangnya, baru buat perencanaan. Ini sangat perlu diperbaiki,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Rabu malam, 19 Juli 2017.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip VIVA.co.id, Kamis 20 Juli 2017, pemerintah telah menggelontorkan setidaknya Rp41,64 triliun kepada 35 perusahaan pelat merah. Modal tersebut dikucurkan untuk mendukung lima program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Kelima program prioritas nasional tersebut adalah program Kedaulatan Pangan, Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas, Pembangunan Sektor Kemaritiman, Pembangunan sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional, dan Pembangunan Kemandirian Ekonomi Nasional
Merinci lebih jauh, realisasi serapan injeksi modal program kedaulatan pangan mencapai Rp6,95 triliun, atau 85 persen dari alokasi sebesar Rp8,17 triliun. Lalu, realisasi serapan program pembangunan infrastruktur dan konektivitas, mencapai Rp18,5 triliun, atau 63,84 persen dari alokasi sebesar Rp11,8 triliun.
Adapun serapan modal program kemaritiman, baru mencapai Rp872 miliar, atau 16,93 persen dari alokasi sebesar Rp5,15 triliun. Sementara itu, serapan dari program pertahanan dan keamanan nasional, mencapai Rp1,56 triliun, atau 60 persen dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp2,6 triliun.
“Sedangkan untuk program kemandirian ekonomi nasional, telah terserap Rp3,2 triliun, atau 49,69 persen dari alokasi sebesar Rp6,7 triliun,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Ani mengatakan, lambannya serapan modal yang diberikan pemerintah tak lepas dari kondisi sejumlah perusahaan pelat merah yang menghadapi beberapa kendala pembangunan. Sehingga ujung-ujungnya, suntikan modal tak kunjung dicairkan.
Misalnya, dari PT Pelindo IV dan PT ASDP Indonesia, terhambat keterlambatan perizinan dan pemilihan mitra strategis untuk pembangunan proyek. Kemudian, PT KAI disebabkan belum tersedianya prasarana rel kereta di jalur Trans Sumatera, yang rencananya akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan.
PT Pelni pun mengalami persoalan serupa, karena terhambat proses tender pengadaan kapal. Sementara itu, PT Angkasa Pura II, terlambat karena proses pembebasan lahan yang meleset dari target. Tahun ini, BUMN sektor transportasi itu mengaku siap menyerap seluruh suntikan yang diberikan pemerintah.
Ani pun menginginkan, agar dana yang tersisa dari realisasi PMN dapat dipertanggung jawabkan, dan akan masuk ke dalam escrow account. Bendahara negara pun telah meminta kepada Menteri BUMN agar mengawasi kinerja keuangan korporasi, agar BUMN bisa ikut serta dalam program pembangunan nasional.
“Tetapi Kemenkeu dari sisi aset negara yang dipisahkan, akan terus mengawasi melalui DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dari sisi kinerja, dan indikator apa yang bisa mengikuti kinerja dari BUMN tersebut,” katanya.
