- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Parlemen memandang, masih ada beberapa hal penting yang harus dilakukan pemerintah, dibandingkan harus mengalokasikan anggaran untuk kajian pemindahan Ibu Kota.
Anggota Komisi XI Fraksi PAN Hafidz Thohir menilai, dibandingkan harus mengalokasikan sebagian anggaran untuk kajian pemindahan Ibu Kota, rencana pemerintah mengentaskan kemiskinan jauh lebih penting. Apalagi, di pertengahan tahun pemerintah harus tetap melakukan efisiensi anggaran.
“Jauh lebih penting untuk mengentaskan kemiskinan. Ini harus kita selesaikan” kata Hafidz di Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.
Hafidz mengaku sependapat dengan alasan-alasan pemerintah memindahkan Ibu Kota. Namun menurutnya, program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan di tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo belum terasa begitu signifikan. Padahal, program tersebut telah masuk Nawa Cita kepala negara.
“Rakyat hidup dengan Rp11 ribu per hari. Apa cukup? BPS (Badan Pusat Statistik) dengan lantang mengatakan bahwa itu cukup. Saya merasa ini pukulan telak buat rakyat,” katanya.
Meskipun rencana alokasi anggaran pemindahan Ibu Kota pada tahun ini ditolak, parlemen tetap berharap, dana kajian pemindahan Ibu Kota bisa kembali dialokasikan dalam tahun anggaran 2018. Sebab, secara garis besar, Jakarta tidak bisa lagi menambah beban untuk beberapa tahun ke depan.
Anggota Komisi XI Fraksi PKS Refrizal pun meminta agar isu pemindahan Ibu Kota disetop. Alasannya, komisi keuangan telah sepakat menolak rencana alokasi anggaran kajian Ibu Kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan sebesar Rp7 miliar.
“Kita konsentrasi ke hal lain. Pemerintah jangan mancing-mancing lagi tentang pemindahan Ibu Kota. Setop. Kami sudah setop, tidak ada anggaran. Sehingga tidak ada lagi wacana pemindahan Ibu Kota,” tegasnya. (one)
