- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – PT Freeport Indonesia terus melakukan negosiasi dengan pemerintah terkait dengan kelangsungan operasinya. Salah satu negosiasi yang dilakukan adalah menyangkut kewajiban Freeport untuk divestasi saham.
Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, kini perusahaannya hanya setuju melakukan divestasi saham sebesar 30 persen. Ini berbeda dengan keinginan pemerintah dan Undang-undang Mineral dan Batu bara yang menyebut divestasi harus 51 persen.
"Kami sudah setuju divestasi sebesar 30 persen. Selanjutnya masih dalam perundingan dengan Pemerintah," kata Riza kepada VIVA.co.id melalui pesan singkatnya, Selasa 8 Agustus 2017.
Bahkan, Riza mengatakan, divestasi 30 persen itu hitungannya telah termasuk dengan 9,36 persen saham Freeport Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Freeport juga ingin divestasi dilakukan secara bertahap.
"Betul (termasuk 9,36 persen). Jadi bertahap 10,64 persen kemudian 10 persen," ujar dia.
Ia pun memastikan divestasi baru akan dilakukan setelah adanya kepastian perpanjangan izin operasi jangka panjang. "Bertahap akan dilakukan setelah mendapatkan kepastian perpanjangan izin usaha jangka panjang," tutur dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji mengatakan, pemerintah tetap menginginkan divestasi saham Freeport sebesar 51 persen. Saat ini pemerintah ingin memiliki saham Freeport sebesar 41 persen, atau bertambah dari yang telah dimiliki pemerintah saat ini sebesar 9,36 persen.
Sementara itu, mengenai harga saham yang selama ini menjadi perdebatan, akan diselesaikan melalui independent valuator.
