- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA.co.id – Chief Executive Officer Freeport McMoRan Inc Richard Adkerson meyakini kesepakatan kerjasamanya dengan dengan Rio Tinto Group tidak akan terganggu dengan rencana divestasi saham kepada pemerintah sebesar 51 persen.
Sebagaimana diketahui, Freeport membentuk perusahaan patungan atau Join Venture Agreement dengan Rio Tinto Group dalam mengembangkan tambang Grasberg di Papua.
Richard mengatakan selama ini dalam pengembangan tambang Grasberg, Freeport dan Rio Tinto hanya memiliki satu Kontrak Karya (KK) yang sebetulnya dimiliki Freeport. Hanya saja, seiring waktu berjalan Freeport melakukan kesepakatan pembentukan perusahan patungan dengan Rio Tinto Group tersebut
"Kami telah bekerja sama dengan Rio Tinto secara kooperatif karena Freeport telah mewakili operasi ini dengan pemerintah. Freeport memang harus mendapatkan persetujuan Rio Tinto atas setiap perubahan dan pandangan saya sendiri adalah bahwa jika Freeport memandang perubahan ini sesuai dan bermanfaat, yaitu Apa yang kita katakan hari ini, kita tidak akan mendapat masalah dalam memperoleh persetujuan Rio Tinto," kata Richard di kantor Kementerian ESDM, Selasa 29 Agustus 2017.
Richard menjelaskan pihaknya telah sepakat melakukan divestasi 51 persen anak perusahaannya, PT Freeport Indonesia, dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter hingga tahun 2022. Ia juga mengklaim bahwa pemerintah telah memberikan isyarat untuk menyetujui perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan pendekatan 2x10 tahun. Untuk itulah dia percaya diri melakukan investasi di tambang bawah tanah sebesar US$20 miliar.
"Ini yang memberi kami kepercayaan diri untuk melakukan investasi 20 miliar dolar ini. Investasi tersebut akan memiliki tingkat pengembalian yang besar dan akan tergantung, cara Anda menghitungnya, tergantung pada bagaimana harga tembaga," ujar dia.
Ia pun mengaku akan serius mengembangkan tambang bawah tanah di tambang Grasberg, Papua. Sebab, dia menyebut, PT Freeport Indonesia harus memberikan imbal hasil yang terbaik bagi pemegang saham dalam menjalankan operasi tambang ke depannya.
"Termasuk kepemilikan 51 persen kepemilikan Indonesia. untuk mendapatkan output (hasil tambang) yang akan digunakan untuk mendukung pabrik smelter baru ini, kita harus mengembangkan sumber daya bawah tanah ini. Tanpa memiliki kepastian yang telah kita sepakati dalam konsep (kesepakatan) ini, kita tidak bisa berinvestasi. Hal ini sangat penting bagi masa depan operasi tambang di Papua," tutur dia.
