- Dokumentasi BI
VIVA.co.id – Bank Indonesia bersama Kementerian Perhubungan menyepakati pengembangan terintegrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi. Kesepakatan ini juga mencakup pembayaran transportasi antar moda darat, laut, udara, perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar.
Komitmen ini pun telah dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan antara Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dengan integrasi tersebut, masyarakat nantinya bisa menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada sejumlah moda transportasi.
“Integrasi ini akan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai. Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin lancar, efisien, dan seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi,” kata Agus, Jakarta, Rabu 6 September 2017.
Bank sentral menilai, ada tiga hal penting yang harus dilakukan untuk mencapai ketiga integrasi tersebut. Pertama, penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran transportasi publik diharapkan segera menggantikan tiket yang memang selama ini menjadi alat bukti dari pembayaran yang sudah dilakukan.
Kedua, standarisasi instrumen uang elektronik yang selaras dengan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional. Sementara yang ketiga, adalah keberlangsungan model bisnis, serta menghargai investasi yang telah ada, dengan mengadopsi skema harga sesuai dengan best practices.
Meski demikian, mantan Menteri Keuangan itu tak memungkiri, bahwa masih ada sejumlah tantangan dalam mewujudkan integrasi tersebut. Salah satunya, adalah perbedaan kepemilikan moda transportasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Maka dari itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi harus disinergikan dengan membentuk dua entitas berbeda,” katanya.
Sebagai langkah awal, pelaksanaan integrasi pembayaran akan dilakukan di wilayah Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi. BI bersama pemerintah pun telah menggandeng seluruh pemangku kepentingan terkait di sektor transportasi umum.
