- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Peringkat daya saing Indonesia berhasil naik lima tingkat, dari yang sebelumnya di posisi 41 menjadi 36 tahun ini.
Laporan peringkat daya saing global Indonesia 2017-2018 yang dikeluarkan World Economic Forum itu, menempatkan Indonesia sejajar dengan Korea Selatan yang meningkat di semua pilar.
Meskipun kenaikan peringkat tersebut didorong oleh perbaikan yang cukup signifikan dari kondisi makro ekonomi dan potensi pasar yang lebih baik dibandingkan negara kawasan Asia Timur dan Pasifik, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Terutama, dari sisi inovasi teknologi dan efisiensi lapangan kerja.
Berdasarkan laporan World Economic Forum, kesiapan teknologi Indonesia masih berada pada peringkat 80, meskipun sejatinya dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan inovasi. Selain itu, efisiensi pasar lapangan kerja masih berada di peringkat 96, karena fleksibilitas upah yang terbatas.
Terlepas dari hal itu, meningkatnya peringkat daya saing Indonesia masih dihantui dengan sejumlah persoalan, terutama dari faktor-faktor yang menghambat kegiatan berusaha. Misalnya, mulai dari korupsi, birokrasi pemerintah yang hingga saat ini belum efisien, serta akses pada pembiayaan yang masih relatif terbatas.
“Terkait korupsi dan birokrasi yang tidak efisien, pemerintah diharapkan dapat membenahi perizinan atau peraturan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha,” kata ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede melalui pesan singkatnya kepada VIVA.co.id, Jakarta, Jumat 29 September 2017.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi pada semester pertama tahun ini mencapai Rp336,7 triliun, atau hanya tumbuh 12,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Persentase ini, lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata dalam lima tahun terakhir, yakni di atas 14 persen.
Josua optimistis, bila berbagai regulasi yang selama ini menghambat laju investasi dapat dikurangi dan disederhanakan, bukan tidak mungkin target investasi tahun ini bisa tercapai. Ujung-ujungnya, komponen investasi bisa membantu mendongkrak perekonomian.
“Pemerintah juga dapat memberikan kemudahan perizinan-perizinan yang dapat menghambat kemajuan ekonomi digital,” ungkap Josua.
