- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menuding isu turunnya daya beli masyarakat sengaja diciptakan lawan politiknya dalam pertarungan pemilihan Presiden pada 2019 mendatang. Bahkan, menurut kepala negara, yang saat ini terjadi bukan penurunan daya beli, melainkan peralihan konsumsi belanja masyarakat.
Lantas, apa buktinya daya beli masyarakat tidak tergerus?
“Kalau dari sisi penerimaan, pertumbuhan pajak dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai) memang menggambarkan semua sektor mengalami kegiatan yang sifatnya positif,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.
Pertumbuhan PPN yang saat ini berada di kisaran 14 persen, menunjukkan indikasi kegiatan ekonomi yang berjalan dengan semestinya. Hal ini semakin ditambah dengan serapan tenaga kerja pada kuartal kedua yang mencapai empat juta, yang diharapkan memperbaiki pendapatan masyarakat.
“Memang, pertumbuhan 40 persen kelompok kelas menengah ke bawah dibandingkan 2017, tumbuh 57 persen, tapi tahun sebelumnya lebih tinggi. Tapi masih positif, tetap naik. Jadi, dari statistik ada kenaikan kita masih ada,” katanya.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana menstabilisasi harga sejumlah komoditas strategis yang langsung berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Hal tersebut, diharapkan tetap menjaga daya beli yang saat ini sudah tumbuh.
“Karena ini memengaruhi secara langsung dari daya beli masyarakat. Jadi, Presiden tentu melihat semua informasi ini dari pertumbuhan konsumsi yang kami kaji juga secara teliti,” jelasnya. (asp)
Jumlah Pemudik Lebaran 2024 Capai 193,6 juta, Airlangga: Ada Andil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, adanya mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi RI.
