- VIVA.co.id/Dani
VIVA – Menteri Tenaga Kerja Muhamad Hanif Dhakiri menyatakan, Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk seluruh pekerja bakal diserahkan ke daerah masing-masing. Namun, peran dalam mengatur honor pekerja itu harus mengacu kepada ekonomi nasional.
“Masalah UMP masih sama kok dengan aturan yang lama,” kata Hanif saat berada di Bekasi, Kamis, 26 Oktober 2017.
Hanif mengaku, untuk menaikkan honor pegawai harus mengacu kepada aturan yang lama. Salah satu ukurannya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Harus dilihat aturan yang dulu karena semuanya sudah diatur di dalamnya,” ujarnya.
Sayangnya, Hanif belum mau memastikan apakah UMP ke depan akan mengalami kenaikan atau tidak. Dia lebih memilih untuk diam dan menjawab singkat. “Tanyakan langsung ke Gubernur masing-masing.” Katanya.
Dalam sambutan di acara peresmian Politeknik Ketenagakerjaan, Hanif menyebutkan tantangan ke depan yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia yang profesional di bidang ketenagakerjaan. Karenanya, politeknik dibangun untuk menyiapkan semuanya.
UMP dan UMK 2024 Cuma Naik Tipis, RI Akan Terlambat Jadi Negara Maju
Ekonom menilai rendahnya kenaikan upah minimum provinsi (UMP) upah minimum kota/kabupaten (UMK) di 2024 ini akan memperlambat Indonesia untuk menjadi negara maju.
