- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sedang menggodok kebijakan pajak yang adil bagi pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Ini dilakukan untuk menciptakan sistem pajak yang adil bagi masyarakat.
"Kami sedang formulasikan aturan untuk perpajakan di bidang antara konvensional dan digital dalam rangka untuk ciptakan level of playing field. Jadi, tidak ada yang dirugikan antara pelaku pajak," ujar Sri di Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.
Dia mengatakan, kebijakan yang sedang diformulasikan itu akan difinalkan oleh jajarannya, yakni Direktur Jenderal Pajak yang baru, Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara.
"Intinya, tidak ada paket kebijakan untuk membedakan. Tetapi, kami akan mengatur bagaimana upaya pemungutan dilakukan secara efektif," ujar dia.
Satu hal yang diwanti-wanti Presiden Joko Widodo sambung Sri adalah, Kementerian Keuangan dapat mengkaji perlakuan pajak bagi pelaku usaha kecil yang terhubung dengan perusahaan platform, atau market place.
"Itu yang mungkin ada pemberian pajak yang memungkinkan mereka untuk melakukan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajaknya secara lebih mudah namun dengan rate yang bisa dipertimbangkan," ujar dia.
Kendati demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku akan terus mendorong penciptaan pelaku usaha yang terhubung dengan platform digital. Sehingga, pada akhirnya pendataan pajak juga bisa dikelola dengan baik.
"Kami sedang menghitung yang diarahkan presiden, namun pada saat yang sama untuk meng-create lebih banyak perusahaan-perusahaan yang bisa connect dan mereka mendapatkan perlakuan pajak yang adil antara konvensional dan yang ikut online," tambahnya.
