- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo, menyikapi banyaknya kabar kalau program BBM satu harga tidak efektif dijalankan. Di sejumlah lokasi, harga bahan bakar minyak itu hanya turun beberapa hari, setelah itu kembali ke harga semula.
Jokowi mengeluarkan kebijakan BBM satu harga, mengingat harga di Jawa dan Indonesia timur seperti Papua, sangat jauh bedanya. Harga satu liter BBM di Papua, bahkan mencapai Rp100 ribu per liter. Sementara di Jawa Rp7 ribu.
Maka ia meminta, kalau memang ada ditemukan harga BBM yang tidak sesuai dengan program BBM satu harga, agar segera dilaporkan. Jokowi berjanji, akan menindak tegas.
"Jadi kalau ada (masalah), tolong (dilaporkan) atau dicek di lapangan sajalah, di mana, akan kita perbaiki. Kalau dapat laporan di mana, itu yang saya kejar," Kata Jokowi dalam siaran persnya usai meninjau lahan baru Bandar Udara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Papua, pada Rabu 20 Desember 2017.
Dari awal program itu dikeluarkan, jelas Jokowi, sudah diantisipasi masalah ini. Namun yang diminta untuk mengawasi adalah Pertamina. Sayangnya, selama ini ia tidak mendapatkan laporan hasil pengawasan tersebut.
"Jadi Pertamina sudah saya perintah (mengawasi), tapi juga dari Pertamina sendiri juga tidak ada informasi mengenai itu di mananya, itu yang enggak ada. Saya pun juga enggak ada (laporan)," katanya.
Perlu diketahui program BBM satu harga ini, tidak hanya dilakukan di Papua. Tapi di beberapa tempat, yang sebelumnya juga harga bahan bakar minyaknya tinggi.
"Karena ini di banyak tempat, tidak hanya di tanah Papua saja loh. Ada di Maluku Utara, Kalimantan Utara, banyak tempat," jelas mantan gubernur DKI itu.
Sementara itu, saat berbicara pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Presiden mengatakan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah.
“Untuk rakyat Papua, semua kita lakukan. BBM satu harga kita lakukan. Lalu jalan-jalan di Papua yang seperti Trans Papua bisa bikin harga-harga turun seperti Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain,” kata Presiden.
Upaya untuk memajukan tanah Papua bukan masalah besar kecilnya anggaran. “Ini bukan mahal dan murah. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
