- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam evaluasi itu ada yang sudah tercapai dan ada yang butuh upaya ekstra untuk mencapai target.
Salah satu evaluasi yang masih butuh upaya ekstra adalah mengatasi kemiskinan. Di mana tingkat kemiskinan di perdesaan justru lebih tinggi dibandingkan perkotaan, kecuali di Provinsi Bengkulu, NTB, Sumatra Selatan dan Jambi.
Dalam laporan itu, penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan pada periode 2011-2014 lebih cepat dibandingkan perkotaan. Namun, dua tahun terakhir 2015-2016 penurunan kemiskinan di perdesaan jauh lebih lambat daripada penurunan kemiskinan di perkotaan.
Lambatnya penurunan tersebut antara lain disebabkan, inflasi di wilayah perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi perkotaan relatif cukup baik terutama di sektor industri dan konstruksi, sehingga upah buruh kasar di kota meningkat dibandingkan desa.
"Ada juga perlambatan kenaikan upah buruh tani di wilayah perdesaan yang disertai dengan kenaikan jumlah petani gurem, terutama di pulau Jawa," bunyi laporan tersebut dikutip Senin, 8 Januari 2018.
Selain itu, lambatnya penurunan kemiskinan di perdesaan juga disebabkan oleh pelaksanaan bantuan yang dilaksanakan secara parsial dan ketidaktepatan sasaran berbagai program.
"Atas kurang tepat dan efektifnya bantuan tersebut, maka tentunya kurang efektif dalam meringankan beban masyarakat miskin dan rentan," jelas laporan Bappenas.
Adapun capaian tingkat kemiskinan pada September 2014 sebesar 10,96 persen, kemudian turun menjadi 11,13 persen pada September 2015 dan turun menjadi 10,7 persen pada September 2016. Sedangkan target hingga 2019 sebesar 7-8 persen. (ase)
